Connect with us

Politik

Hj. Rahmawati Dorong Pendidikan Pariwisata Dimasukkan ke Kurikulum Dasar

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, menekankan pentingnya memasukkan pendidikan pariwisata ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Menurut Rahmawati, pembelajaran mengenai pariwisata seharusnya tidak hanya diajarkan di perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, tetapi juga diperkenalkan sejak pendidikan dasar. Langkah ini, katanya, penting untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap potensi wisata daerah mereka sejak dini.

“Pendidikan pariwisata yang baru dimulai di perguruan tinggi atau sekolah kejuruan sering kali sudah terlambat. Daya pikir anak-anak sudah terarah ke bidang lain, dan banyak yang kurang memahami potensi daerahnya sendiri. Mengapa tidak kita masukkan pendidikan pariwisata ke dalam kurikulum dasar, seperti halnya bahasa daerah? Dengan demikian, anak-anak bisa lebih mengenal daerah mereka sejak dini,” ujar Rahmawati, Rabu (12/3/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pemahaman terhadap potensi wisata daerah sejak dini dapat menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap budaya serta keindahan alam Indonesia, yang sejalan dengan upaya membangun kesadaran masyarakat akan keberlanjutan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Komisi VII DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Advertisement

Rahmawati berharap perubahan undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi sektor pariwisata, tetapi juga menjadi momentum untuk memajukan industri pariwisata nasional. Ia optimistis sektor pariwisata dapat menjadi pilar utama perekonomian dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Saya berharap perubahan undang-undang ini dapat memperkuat pengelolaan pariwisata yang lebih maju, berkelanjutan, dan berpihak pada kearifan lokal. Dengan demikian, Indonesia bisa semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dunia yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya,” pungkas Rahmawati.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Politik7 detik ago

Fauzi Amro Tekankan Belanja Negara Berkualitas dan Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya alokasi belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu...

Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara Terima Dubes Georgia, BKSAP Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara
Politik43 detik ago

Terima Dubes Georgia, BKSAP DPR RI Dorong Penguatan Perdagangan dan Pariwisata Antar-Kedua Negara

Hubungan kerja sama Indonesia dan Georgia terus didorong, yang tidak hanya melalui sektor perdagangan, tetapi juga dengan memperkuat hubungan people...

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah
Politik1 menit ago

Mercy Chriesty Barends: Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro...

Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria
Politik2 menit ago

Muhammad Khozin: Konflik Agraria Masyarakat Adat Perlu Diselesaikan Lewat Reforma Agraria

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari isu agraria, khususnya menyangkut...

Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan Atalia Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan
Politik3 menit ago

Atalia Praratya Dorong Efisiensi Biaya Haji Tetap Diiringi Peningkatan Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi komitmen pemerintah memberikan subsidi dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M....

Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD Kiprah Taufan Pawe bagi Dapil Sulsel: Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD
Politik4 menit ago

Taufan Pawe, Perjuangkan Anggaran PPPK Hingga Tata Kelola BMD di Sulsel

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan fiskal dan tata kelola pemerintahan, khususnya di...

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna
Politik5 menit ago

M Rifqinizamy Karsayuda: Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan...

Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania Selain Palestina-Sudan, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP di Sidang IPU Tanzania
Politik6 menit ago

Syahrul Aidi Desak Parlemen Dunia Bela Hak Minoritas Muslim di India

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pihaknya menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, tetapi juga...

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses
Politik8 menit ago

Bahtra Banong: Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berkomitmen untuk menempatkan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi sebagai salah satu tujuan...

BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional BAKN Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional
Politik9 menit ago

BAKN DPR RI Dorong Revitalisasi Pabrik dan Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong peningkatan produksi dan revitalisasi pabrik pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan...