Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [PENIPUAN] Pencairan Dana Bansos Kemenkeu

Published

on

  • Tidak terdapat informasi resmi mengenai program bansos yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. 
  • Unggahan berisi klaim “pencairan dana bansos kemenkeu” merupakan konten palsu (fabricated content).

Akun Facebook “bansos bantuan masyarakat” pada Senin (07/04/2025) mengunggah tautan [arsip] yang menampilkan gambar Menteri Keuangan Sri Mulyani serta logo Kementerian Keuangan dan OJK.

Pengunggah menuliskan bahwa masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dengan menjawab kuis dan mengirim jawabannya melalui Messenger.

Berikut narasi lengkapnya:

“INFO BANSOS…!!! 

Alhamdulillah pencairan Dana Bansos 2025 Akan cair dalam bentuk uang tunai.

Cek dan Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025 Via Messenger”

Per Kamis (17/04/2025), postingan tersebut telah disukai 210 kali dan telah mendapat 378 komentar.

Pemeriksaan Fakta

Advertisement

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “bansos kemenkeu” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan artikel yang menjelaskan mengenai bantuan sosial tunai Kementerian Keuangan.

TurnBackHoax kemudian dengan memasukkan kata kunci “hoaks bansos kementerian keuangan”. Hasilnya, ditemukan artikel kemensos.go.id “Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial”. Isinya mengingatkan banyaknya pesan berantai berisi tautan dengan informasi bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah membuat laman serta tautan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial. 

Kemensos menjelaskan, penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika ada masyarakat yang layak menerima yang belum terdaftar dalam DTKS, maka dapat diusulkan oleh pemerintah daerah atau mengajukan sendiri melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah. 

Kesimpulan

Unggahan berisi klaim “pencairan dana bansos kemenkeu” merupakan konten palsu (fabricated content).

Advertisement

(Ditulis oleh Laurensius Raka)

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...