Gangguan Listrik 12 Jam di Bali Alarm Benahi Sistem Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA (5 Mei): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan Gading, menyayangkan blackout yang terjadi di wilayah Bali pada Jumat (2/5). Tidak hanya menggangu kenyamanan masyarakat, gangguan listrik selama 12 jam tersebut berdampak serius terhadap pelayanan publik dan perekonomian daerah.

“Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Banyak masyarakat yang dirugikan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga pelayanan vital seperti rumah sakit, bandara, dan fasilitas umum lainnya yang ikut terdampak. Bahkan dari data yang saya dapatkan, beberapa rumah makan juga mengalami kerugian” kata Irsan, Sabtu (3/5/2025).

Padamnya listrik di beberapa wilayah Provinsi Bali ditengarai karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali. Selain itu, diduga ada gangguan PLTU Celukan Bawang Unit 2.

Masyarakat di Denpasar, Sanur, dan Kerobokan merasakan dampak padamnya listrik tersebut, mulai dari gangguan air bersih, rusaknya makanan beku, terhambatnya transaksi digital, hingga macetnya lalu lintas akibat lampu merah tak berfungsi.

Bandara I Gusti Ngurah Rai juga sempat terdampak, beberapa penerbangan mengalami keterlambatan saat proses peralihan dari listrik PLN ke suplai cadangan. Meski begitu, pelayanan tetap berjalan dan pasokan solar untuk genset dipastikan aman.

Sebagai anggota Komisi XII yang bermitra langsung dengan PLN, Irsan mengatakan kejadian itu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi, tidak hanya di Bali tetapi di seluruh Indonesia. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi upaya cepat tanggap PLN yang berhasil memulihkan sistem kelistrikan di wilayah terdampak.

“Saya memberi apresiasi kepada PLN yang telah mengerahkan personel dan peralatan secara cepat sehingga listrik bisa kembali menyala secara bertahap. Ini menunjukkan kesiapan respons jangka pendek yang baik, meski perbaikan sistem jangka panjang tetap harus dikejar. Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya” ujarnya.

Irsan menekankan pentingnya kejadian tersebut sebagai pelajaran untuk semua pihak. Dia menyoroti bahwa jika Bali yang merupakan pusat pariwisata dan prioritas nasional bisa mengalami blackout total, maka risiko serupa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan jauh lebih besar.

“Jika Bali saja bisa gelap total, bagaimana dengan daerah 3T yang infrastruktur energinya jauh lebih terbatas? Ini harus menjadi refleksi serius. Keandalan sistem kelistrikan harus merata, karena listrik bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, tapi fondasi ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Aceh II (Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa) itu mendorong PLN dan mitra kerja terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan, khususnya sistem penyaluran seperti kabel bawah laut yang menjadi indikasi awal gangguan di Bali.

Menurut Irsan, hal itu bukan semata urusan teknis namun lebih jauh menyangkut hak dasar masyarakat dan kepercayaan publik. Seluruh elemen terkait harus memastikan hal serupa tidak terjadi lagi. Apalagi, sampai menempatkan masyarakat dalam situasi genting karena akses listrik yang tiba-tiba terputus. (Yudis/*)