Connect with us

Cek Fakta

Turn Back Hoax: [SALAH] Video “Jokowi Menandatangani Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Jalan Trans Papua untuk Tambang”

Published

on

  • Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM dan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang.
  • Klaim bahwa “Jokowi menandatangani izin tambang nikel Raja Ampat dan Jalan Trans Papua untuk tambang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Beredar sebuah unggahan video [arsip] oleh akun Facebook “Putra” pada Sabtu (07/06/2025), dan juga akun instagram “bukan_fufufafa_” pada Sabtu (07/06/2025) dengan unggahan [arsip] yang sama. Unggahan tersebut menyebutkan Jokowi menandatangani izin usaha tambang nikel di Raja Ampat pada tahun 2017 dan klaim pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua hanya bertujuan untuk memudahkan logistik tambang dan “merampok” kekayaan alam Papua. Berikut narasi lengkapnya:

Ada udang di Balik Batu sungguh Presiden ke 7 itu Berdarah Dingin tahun 2017 telah menandatangani ijin Usaha Nikel di Raja Ampat

Ternyata Jokowi Membangun infrastruktur jalan Trans Papua ada tujuannya buat merampok Hasil kekayaan Papua lewat Gerombolannya, Dibuat jalan dan jembatan buat Logistik tambang Nikel dan baru terbongkar di Raja Ampat

Caption di Facebook:

Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Izin Terbit Sejak 2017 di Era Jokowi #saverajaampat

Caption di Instagram:

Masih bilang jokowi pahlawan….?Sakit kalian..!Pembangunan jalan Papua tujuannya apa ternyata ada udang di balik batu..Jokowi yg tanda tangani keberlanjutan yg meneruskan…Parah….

Advertisement

Tangkapan Layar Facebook

Tangkapan Layar Instagram

Hingga artikel ini ditulis, di Facebook video tersebut telah ditonton lebih dari 2,1 Juta kali, disukai sebanyak 20.949 kali, 4.271 kali komentar, dan 2.835 kali dibagikan. Sedangkan, di Instagram video tersebut telah ditonton lebih 29,3 ribu kali, dan dikomentari sebanyak 307 kali.

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Jokowi menandatangani izin usaha tambang nikel di Raja Ampat pada tahun 2017″ dan “Jalan Trans Papua bertujuan untuk jalan dan jembatan logistik tambang nikel”. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media nasional, memang benar terdapat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, salah satunya PT Gag Nikel yang izinnya terbit pada tahun 2017, saat Joko Widodo menjabat Presiden RI dan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM. Namun, Presiden Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM.

Kemudian pembangunan Jalan Trans Papua adalah proyek lama yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto, dengan tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang. Tidak ada bukti kuat pembangunan infrastruktur tersebut secara spesifik ditujukan untuk mempermudah logistik tambang nikel di Raja Ampat.

Advertisement

Kesimpulan

Klaim bahwa “Jokowi menandatangani izin tambang nikel Raja Ampat dan Jalan Trans Papua untuk tambang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Pernyataan resmi Presiden Jokowi menegaskan penerbitan atau perpanjangan izin tersebut adalah kewenangan teknis Kementerian ESDM, dan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki tujuan utama membuka akses dan menurunkan harga logistik di Papua, bukan semata-mata untuk kepentingan tambang.

(Ditulis oleh Desta Ardiansyah)

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...