Connect with us

Nasional

Jaringan Muslim Madani: Hasutan dan Provokasi Nodai Aksi jadi Anarki, Siapapun Pelakunya Harus Ditindak

Published

on

Jaringan Muslim Madani (JMM) menyesalkan terjadinya kerusuhan yang terjadi pada gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada 26-31 Agustus 2025 yang diwarnai dengan berbagai tindakan melawan hukum seperti pengrusakan fasilitas umum termasuk penjarahan rumah pribadi.rn”JMM mendukung aksi demonstrasi sebagai medium untuk menyampaikan pendapat dan menyuarakan aspirasi sebagaimana hal tersebut dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Hal tersebut juga sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998 sebagai landasannya,” ujar Direktur Eksekutif JMM Syukron Jamal, Rabu (3/9/2025).rnSyukron mengatakan, sksi unjuk rasa yang terjadi pada 26-31 Agustus 2026 yang sejatinya ingin menyampaikan berbagai persoalan terkait kehidupan sosial ekonomi yang kian sulit dihadapi masyarakat telah dinodai oleh berbagai pelanggaran hukum yang menimbulkan berbagai kerusakan bahkan penjarahan jelas tidak sesuai dengan kehidupan demokrasi yang konstitusional dan berkeadaban yang kita cita-citakan.rn”Hal tersebut karena adanya hasutan dan provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melalui berbagai cara sehingga apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dalam aksi menjadi bias dan kabur bahkan bisa membawa bangsa ini kepada masalah sosial ekonomi dan politik yang lebih parah dimana masyarakat kecil yang paling berdampak nantinya,” papar Dosen Universitas Islam Depok ini.rnJMM menilai siapapun yang melakukan hasutan dan provokasi memanfaatkan situasi secara jelas telah mengkhianati NKRI, dan jika dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dapat mengancam persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antar sesama anak bangsa.rn”Saat ini aparat penegak hukum atas perintah Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan upaya penegakan hukum menindak para pelaku dan provokator termasuk mencari aktor intelektual dalang dibalik kerusuhan yang terjadi tersebut. JMM mendukung penuh upaya tersebut seraya tetap mengingatkan agar langkah-langkah yang dilakukan berlangsung adil dan transparan,” ungkap Syukron.rnSyukron Jamal yang juga Dosen Universitas Pancasila ini menambahkan, oknum atau siapapun yang melakukan hasutan, provokasi bahkan adu domba yang kemudian berimbas pada aksi unjuk rasa anarkis adalah perbuatan keji yang juga jelas ditentang dalam syariat islam. Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan Muslim bahkan secara tegas menyebut orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut (namimah) sebagai “orang-orang yang paling buruk diantara kalian” seraya menegaskan apa yang telah ditegaskan dalam Surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya “Dan janganlah kamu ikuti siapapun yang mengobral sumpah lagi berkarakter rendah, yang suka mencela yang senang mengadudomba (memfitnah)”.rn”Atas dasar itu, JMM mengajak semua pihak untuk kembali ke khittah dalam setiap menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa secara konstitusional, menjaga kepentingan umum, menghargai dan menghormati hak orang lain. Juga kepada pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif agar lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan dapat mendengar aspirasi tanpa perlu menunggu viral atau ada kejadian luar biasa untuk diperhatikan. Semoga bangsa kita dapat melalui setiap masa-masa sulitnya dengan baik dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan,” tutupnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...