Connect with us

Politik

Coreng Wajah Pangan RI, Daniel Johan: Pemerintah Harus Serius Evaluasi Pengembalian Ratusan Ton Udang oleh AS

Published

8 bulan ago

on

Daniel Johan
rn Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi serius pengembalian ratusan ton udang asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS), di tengah temuan udang beku RI yang mengandung cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Menurutnya hal ini berdampak terhadap reputasi ekspor nasional, khususnya dalam sektor pangan.rnDaniel menilai, kejadian ini merupakan alarm keras bagi sistem pengawasan mutu ekspor nasional, terutama pada sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama devisa nonmigas Indonesia.rnMenurutnya, kasus tersebut bukan hanya soal kerugian ekspor atau pencemaran produk perikanan, tetapi menyangkut reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan internasional terhadap keamanan pangan Indonesia.rn“Kasus pengembalian udang dari Amerika Serikat bukan sekadar masalah teknis ekspor, tetapi menyentuh kredibilitas industri perikanan dan kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia,” kata Daniel Johan, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).rn“Kalau ini terus dibiarkan, wajah dagang bangsa dan kredibilitas negara dalam menjamin keamanan pangan lautnya bisa tercoreng di mata dunia internasional,” sambungnya.rnSeperti diketahui, sebanyak 152,32 ton udang asal Indonesia dikembalikan oleh Amerika Serikat (AS). Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan nilai dari produk yang ditolak oleh AS tersebut mencapai US$ 1,26 juta setara Rp 20,9 miliar kurs (16.645). Pengembalian yang dilakukan AS terhadap produk udang Indonesia buntut temuan udang beku mengandung cemaran radioaktif Cs-137.rnInformasi terkini, Pemerintah menyatakan bahwa udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat, setelah U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cesium-137 pada produk udang.rnDiketahui, per 31 Oktober lalu, skema sertifikasi bebas Cs-137 mulai beroperasi penuh. KKP bersama BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dan Bea Cukai melakukan pelepasan ekspor udang ke Amerika Serikat sejumlah 7 kontainer dengan volume 106 ton senilai US$1,22 juta/Rp 20,14 miliar yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan Yellow List, dan memastikan bahwa kontainer bebas kontaminasi Cs-137 saat melewati RPM.rnPihak KKP mengklaim pemerintah serius menangani permasalahan temuan radioaktif Cesium 137 di komoditas ekspor Indonesia. KKP bersama kementerian/lembaga lain juga disebut langsung melakukan langkah-langkah strategis seperti melalukan audit lapangan, hingga penguatan fasilitas laboratorium.rnTerkait hal ini, Politisi Fraksi PKB ini menilai KKP bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), BPOM, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan ekspor udang nasional. Menurutnya, audit harus menelusuri asal sumber bahan baku, proses pengolahan, serta sistem sertifikasi keamanan yang digunakan eksportir.rn“Audit harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari lokasi tambak, sumber air laut, pakan, hingga rantai pengolahan dan ekspor,” ujar Daniel.rn“Selama ini pengawasan ekspor kita masih terlalu terfragmentasi antar lembaga. Ada sertifikasi mutu di KKP, inspeksi pangan di BPOM, dan clearance ekspor di Kemendag. Tapi ketika terjadi masalah, koordinasinya lambat. Ini harus diintegrasikan,” sambungnya.rnSelain itu, Daniel juga menilai keterpaduan sistem sertifikasi dan inspeksi pra-ekspor (pre-shipment inspection) mutlak diperlukan. Sebab negara-negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat.rn“Jadi Indonesia tidak bisa hanya bereaksi ketika pasar menolak, tetapi harus mengantisipasi sebelum pengiriman dilakukan,” tegas Daniel.rnAnggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pangan dan perikanan itu juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini, kata Daniel, untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran zat radioaktif dari kegiatan industri atau limbah yang mencemari lingkungan pesisir.rn“Perlu juga menjadi perhatian mengenai lemahnya sistem pengawasan ekspor hasil laut Indonesia,” ucapnya.rnMeski udang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan, menurut Daniel, kasus ini membuktikan bahwa mekanisme pra-ekspor (pre-shipment inspection) masih belum dijalankan secara ketat dan terintegrasi antara lembaga.rnUntuk itu, Daniel menilai KKP perlu memperkuat standar mutu dan keamanan pangan laut nasional (National Fish Quality Assurance System) yang tidak hanya memenuhi standar domestik, tetapi juga mendahului standar negara tujuan ekspor seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang.rn“Keamanan pangan laut harus menjadi strategi diplomasi ekonomi. Ketika pasar global kehilangan kepercayaan terhadap sektor pangan kita, itu bukan hanya kegagalan teknis, tapi kegagalan sistem pengawasan nasional,” sebut Daniel.rnDaniel pun meminta agar pemerintah membangun sistem deteksi dini (early warning system) untuk memastikan keamanan produk laut dari risiko cemaran kimia, mikroba, atau radioaktif.rnSelain itu, pemerintah juga diminta untuk secara berkala mempublikasikan hasil uji laboratorium nasional terhadap ekspor pangan laut, agar publik dan mitra internasional memiliki kepercayaan terhadap transparansi data Indonesia.rn“Publik berhak tahu sejauh mana produk perikanan kita aman. Pemerintah harus membuka data hasil pengujian secara berkala,” ujarnya.rn“Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan pasar,” pungkas Daniel. rn rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...