Politik
Jawa Barat Dinilai Terdepan Jalankan Program Prioritas Nasional, Bahtra Banong Beri Apresiasi
Published
1 minggu agoon
Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, kunjungan lapangan penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tidak hanya tercatat dalam laporan administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bahtra mengaku puas dengan paparan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang mewakili Gubernur Jawa Barat terkait pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di daerah.
“Tadi juga kita mendapatkan penjelasan dari Pak Sekda yang mewakili Pak Gubernur, bahwa banyak sekali program prioritas Pemerintah Pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas,” ujar Bahtra.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, luasnya wilayah Jawa Barat menuntut komitmen dan kerja ekstra dari pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, koordinasi hingga tingkat bawah menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena kita tahu wilayah Provinsi Jawa Barat ini sangat luas, tentu butuh effort yang tinggi untuk mengecek langsung ke tingkat bawah agar program tersebut bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Bahtra menegaskan DPR RI siap menjadi jembatan bagi berbagai aspirasi daerah agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI menjadi kunci percepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Mudah-mudahan aspirasi yang baik ini dapat mempercepat program prioritas Pemerintah Pusat. Sesuai harapan Presiden Prabowo, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota bisa bersinergi,” tutup Bahtra.
Sebagai provinsi dengan hampir 50 juta penduduk, Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional. Implementasi program yang efektif di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Menhan RI Raih Anugerah Pemred Award 2026 Kategori Menteri Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi
Menhan Dampingi Presiden Pimpin Panen Raya TNI Terintegrasi
Respons Aduan Masyarakat, Wapres Dorong Rehabilitasi SDN 016 Serusa Rokan Hilir
Tinjau Rehabilitasi MIN 1 Rokan Hilir, Wapres Dorong Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan
Tinjau Tol Bayung Lencir, Wapres Pastikan Konektivitas Sumatra Berjalan Optimal
Wujudkan Kota Bersih Berenergi Hijau, Wapres Tinjau Progres Pembangunan PSEL di Palembang
Kemhan Peringati Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1448 H, Teguhkan Semangat Disiplin dan Profesional
Kemenimipas Tambah Enam Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

