Connect with us

Daerah

Riny Fitrianti Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Maksimalkan Penanganan Kebakaran Hutan di Kepri

Published

on

Batam – Berdasarkan data dari Petugas Pemadam Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekitar 30 hingga 40 hektare hutan lindung Sei Harap, Kota Batam terbakar pada Selasa (12/2/2019). Kebakaran sulit dipadamkan, karena berlokasi di bukit yang terjal, sehingga tidak bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran. Apalagi di sekitar lokasi tidak ada sumber air.

Kebakaran hutan di Batam memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Selain karena merusak ekosistem, juga sulit mengembalikan kelestarian lingkungan seperti sedia kala. Selain itu juga menimbulkan dampak sosial ekonomi karena kualitas udara yang buruk menghambat aktivitas masyarakat. Setidaknya terdapat 10 titik lokasi kebakaran lahan dan hutan di Batam.

Menanggapi hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kepri Partai Nasdem, Riny Fitrianti desak pemerintah untuk tangani kebakaran hutan secara maksimal. Melihat titik api yang cukup banyak, kerjasama antar tingkatan pemerintah sangat penting untuk menghentikan kebakaran hutan. Kejadian ini juga harus diusut tuntas penyebabnya.

“Sebelumnya belum ada kebakaran di Batam yang cakupannya seluas ini, semua pihak berwenang harus bersama-sama menangani baik pemerintahan daerah maupun pusat. Kerugian sangat besar terutama berkaitan dengan aspke ekologis karena hutan lindung, pemerintah harus mencari cara agar kedepan lahan tersebut tetap berfungsi sebagai hutan lindung di Kota Batam,” ucap Riny Fitrianti saat dimintai komentar di Batam pada Kamis (14/2/2019).

Tokoh Perempuan Kepri tersebut menambahkan penyebab kebakaran hutan juga harus menjadi perhatian serius, karena kerusakannya sangat besar. Selain itu kedepan harus ada aturan tegas untuk mencegah kebakaran hutan lindung di Kepri. “Kasus ini harus diusut tuntas penyebabnya jangan sampai ini usaha untuk alih fungsi lahan hutan lindung, itu harus dihukum berat. Kalau kelalaian di musim kemarau, kedepan harus diberikan aturan tegas agar tidak terjadi lagi,” tutup Putri Mantan Gubernur Kepri (Alm) Muhammad Sani tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...