Connect with us

Daerah

Mustofa Widjaja Canangkan Peningkatan Kualitas Perangkat Desa Agar Maksimalkan Dana Desa

Published

on

Bintan – Alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 60 triliun, dan untuk tahun 2019 sebesar 73 triliun.

Peningkatan alokasi anggaran desa tersebut harus diimbangi dengan kinerja perangkat desa dalam menyerap anggaran untuk pembangunan desa. Secara keseluruhan penyerapan dana desa mengalami peningkatan dari tahun pertama sebesar 82 persen ditahun 2018 sudah bisa terserap 99 persen. Kedepan optimalisasi dana desa harus lebih ditingkatkan, mengingat besaran dana yang sudah digelontorkan.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja mengingat pentingnya mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolannya, serta rancangan pembangunan yang harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing desa berada. Maka perlu infrastruktur administrasi yang fokus untuk meningkatkan kualitas perangkat desa, agar visi pemerataan pembangunan dapat terwujud.

“Komintmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan memulai dana desa sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada arah tegas pembangunan masing-masing daerah. Hal tersebut akan terlaksana jika perangkat desa yang mengelola paham aturan dan juga kebutuhan masyarakatnya. Kedepan kehadiran kebijakan pendukung tersebut menjadi prioritas kita,” ucap Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Bintan, Senin (18/2/2019).

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kepri tersebut menambahkan perlu adanya aturan baku yang terintegrasi dari pusat hingga daerah mengenai penyerapan dana desa, yang selama ini sering berubah-ubah. Selain itu pelibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan kebutuhan daerah harus menjadi pertimbangan agar dana desa maksimal. “Penyelaraskan aturan, peningkatan kualitas perangkat desa, serta mendorong partisipasi masyarakat desa harus dilakukan demi terwujudnya kemajuan masyarakat,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...