Connect with us

Daerah

Riny Fitrianti Apresiasi Langkah Pemerintah Indonesia Berantas Illegal Fishing

Published

on

Tanjungpinang – Debat Calon Presiden dan Wakil pada Minggu (17/2/2019) yang mengankat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkunhan hidup. Pasangan nomor urut satu, Joko Widodo dan Maruf Amin memamparkan program pembangunan sumber daya kelautan dan maritim mengenai pemberantas Illegal Fishing di Indonesia.

Sebagai daerah kepualuan, masayarakat Kepulauan Riau (Kepri) sangat berharap atas perhatian lebih pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pengembangan kemaritiman. Meskipun mendapat keistimewaan sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagai besar penduduk Kepri mengantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan.

Senada dengan hal tersebut, tokoh perempuan Kepri, Riny Fitrianti sangat mengapresiasi kinerja pemerintah selama empat tahun terakhir dalam menjaga sumber daya kelautan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Ribuan kapal Illegal Fishing ditangkap dan ditengelamkan, hal tersebut merupakan upaya memberikan kedaulatan atas sumber daya kelautan untuk masyarakat Indonesia.

“Kemaritiman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Kepri, bagaimapun secara geografis dipisahkan oleh perairan dan disana potensi ekonomi sangat besar bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ditambah dengan visi poros maritim yang dibutuh oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Kedepan hal tersebut harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan,” jelas Riny Fitrianti saat dimintai komentar di Tanjungpinang, Senin (18/2/2019).

Putri mantan Gubernur Kepri (Alm) Muhammad Sani tersebut menambahkan kedepan Kepri harus menjadi salah satu perwujudan dari visi kemaritiman Indonesia, baik sumber daya kelautan maupun potensi pariwisatanya. “Kepri punya semua prasyarat untuk dijadikam poros maritim di Indonesia. “Salah satu fokus kedepan adalah memanfaatkan kinerja pemerintah dalam memberantas Illegal Fishing dengan meningkatkan kualitas nelayan serta mengoptimalkan potensi pariwisata kelauatan di Kepri,” tutup Caleg DPR RI Dapil Kepri Partai Nasdem tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...