Connect with us

Cek Fakta

Cek Fakta atau Hoaks: [BERITA] “Bukan Satu-satunya Penentu Hasil Pemilu, Ini Sejumlah Kegunaan Situng KPU RI”

Published

on

“Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU RI bukanlah satu-satunya alat untuk menentukan dan menetapkan hasil pemilu. Namun, dengan adanya Situng, maka informasi dapat dengan cepat di akses oleh masyarakat.”

======

(1) http://bit.ly/2VepXBp TIMES Indonesia: “Bukan Satu-satunya Penentu Hasil Pemilu, Ini Sejumlah Kegunaan Situng KPU RI

(foto)
Ketua KPU RI, Arief Budiman. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

JUM’AT, 26 APRIL 2019 – 12:42 54.77K

Advertisement

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU RI bukanlah satu-satunya alat untuk menentukan dan menetapkan hasil pemilu. Namun, dengan adanya Situng, maka informasi dapat dengan cepat di akses oleh masyarakat.

“Informasi yang disediakan KPU melalui Situng adalah informasi untuk mempercepat penyampaian hasil pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada masyarakat,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Selain itu, Arief juga menyebut jika Situng menjadi alat kontrol bagi banyak pihak. Maksudnya, masyarakat bisa mengontrol adanya petugas yang salah input data atau nakal melalui aplikasi tersebut.

“Bagi peserta pemilu, anda bisa lihat juga sekarang bener nggak suara anda di situ seperti itu, ada yang dikurangi nggak ditambah nggak. Jangan hanya kalau suaranya dikurangi trus dilaporkan, kalau ditambah juga dilaporkan lah, supaya semuanya hasilnya sama persis dengan saat pemungutan suara,” tukas Arief.

Tak hanya itu, keberadaan Situng juga penting bagi pihak keamanan informasi. Ini karena, melalui Situng mereka bisa tahu perkembangan hasil penghitungan suara seperti apa.

Advertisement

“Di mana, dapat suara berapa, harus melakukan tindakan bagaimana. Bagi pelaku bisnis dia juga akan tahu, oh kalau dia menang visi misinya apa, kebijakannya apa, harus merespon bagaimana, kemudian bagi masyarakat juga gitu. Saya kemarin memilih siapa, perolehan suaranya berapa, saya harus merespons seperti apa,” papar pimpinan KPU RI itu.

Kendati menyajikan informasi hasil pemilu dengan cepat, Arief mengingatkan agar masyarakat tak mengira Situng KPU RI satu-satunya alat yang menetukan hasil pemilu secara nasional. Sebab, proses penetapan hasil dilakukan secara berjenjang berdasarkan berita acara manual yang dibuat di masing-masing tingkatan. (*)”


(2) http://bit.ly/2Jle31D detikNews: “Kamis 02 Mei 2019, 16:28 WIB

KPU: Keputusan Resmi Pemilu 2019 Melalui Penghitungan Manual Berjenjang

Dwi Andayani – detikNews

Advertisement

(foto)
KPU (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – KPU kembali mengingatkan sistem informasi penghitungan suara (Situng) bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. KPU menyebut hasil resmi merupakan hasil penghitungan yang dilakukan secara berjenjang.

“Berbeda antara situng dan proses manual berjenjang, yang akan menjadi keputusan resmi hasil Pemilu 2019 adalah melalui mekanisme manual berjenjang,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Wahyu mengatakan penghitungan berjenjang ini dimulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga nasional. Penghitungan suara berjenjang, menurutnya, saat ini telah sampai pada tingkat kabupaten/kota.

“Dimulai dari TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI. Saat ini sudah di tingkat kabupaten/kota,” kata Wahyu.

Advertisement

Jadi, Wahyu mengatakan, bila terjadi perbedaan terkait hasil situng dan manual, hasil resmi adalah hasil manual. Namun, menurutnya, saat ini belum dapat disimpulkan ada-tidaknya perbedaan tersebut.

“Jadi, apabila ada perbedaan antara hasil berdasarkan rekap manual berjenjang dengan situng, maka yang benar, yang resmi adalah hasil perhitungan secara manual berjenjang. Ini sebenarnya sudah jelas,” kata Wahyu.

“Kalau sekarang kan manual berjenjang juga masih berlangsung, maka ini masih dilakukan. Sehingga tidak bisa disimpulkan apakah ada perbedaan, antara situng dan manual berjenjang kan sebab manual masih terus berlangsung belum ada hasilnya,” sambungnya.

(dwia/gbr)”.

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...