Connect with us

Cek Fakta

Cek Fakta atau Hoaks: [SALAH] Artikel Tempo Berjudul “Jokowi : Korban Meninggal itu sudah Takdir Jangan di Perpanjang lagi”

Published

on

Postingan dengan
tangkapan layar artikel Tempo (tempo.co) berjudul “Jokowi : Korban Meninggal
itu sudah Takdir Jangan di Perpanjang lagi” merupakan gambar hasil suntingan atau
rekayasa. Sebab, artikel aslinya berjudul “Jokowi Diminta Tak Hanya Pindahkan
Ibu Kota, Tapi…” yang tayang pada 4 Mei 2019 pukul 17:52. Artikel tersebut
ditulis oleh Fajar Pebrianto dan editornya ialah Rahma Tri.

=====

Kategori:
Manipulated Content

=====

Sumber: Media
Sosial Facebook

Advertisement

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2085627434839547&set=a.1326064397462525&type=3&theater

=====

Narasi:

Enteng bener lue
ngomongnya jok.

Kya gak ada
harganya nyawa rakyat.

Advertisement

Korban ini
ratusan,bukan satu dua yg meninggal.

⬇️

=====

Penjelasan:

Sebuah postingan
sebuah akun atas nama Ade Ade menampilkan tangkapan layar portal berita Tempo (tempo.co)
dengan judul “Jokowi : Korban Meninggal itu sudah Takdir Jangan di Perpanjang
lagi.” Postingan itu sudah dibagikan 1,8 ribu kali dan ditambah dengan narasi
yang mendorong wacana pernyataan pada judul tangkapan layar itu terkait Anggota
KPPS yang meninggal dunia.

Advertisement

Berdasarkan penelusuran,
pihak Tempo pun sudah memberikan bantahan melalui artikel periksa faktanya. Hasil
pemaparan Tempo, tangkapan layar yang diunggah oleh akun Ade Ade merupakan
hasil suntingan atau rekayasa dari artikel berjudul “Jokowi Diminta Tak Hanya
Pindahkan Ibu Kota, Tapi…” yang tayang 4 Mei 2019 pukul 17:52. Artikel tersebut
ditulis oleh Fajar Pebrianto dan editornya ialah Rahma Tri.

Berikut paparan pemeriksaan
fakta yang dilakukan oleh Tempo terkait postingan tersebut:

[…] PEMERIKSAAN
FAKTA

Hasil pemeriksaan
fakta, Tempo tidak pernah menerbitkan berita tersebut. Judul berita tangkapan
layar yang diunggah akun Ade Ade adalah hasil suntingan dari berita tempo.co
berjudul “Jokowi Diminta Tak Hanya Pindahkan Ibu Kota, Tapi…” yang
dipublikasikan 4 Mei 2019.

Suntingan itu
terlihat dari font teks judul yang berbeda dengan font teks yang selama ini
dipakai oleh Tempo.co.

Advertisement

Dalam berita asli,
foto yang dimuat Tempo berasal dari ANTARA dengan keterangan: Presiden Joko
Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum
memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Rapat itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota.

Berita itu sendiri
berisi tentang pernyataan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Ending Jaweng yang meminta pemerintahan Joko
Widodo tidak hanya mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Lebih dari itu, Robert meminta Jokowi ikut mengubah strategi pembangunan yang
saat ini berjalan.

Tanpa itu, kata
Robert, setiap daerah akan saling berebut untuk mengajukan diri menjadi calon
ibu kota. “Karena orang berpikir, untuk mendapatkan fasilitas yang bagus, ya
dengan merebut kesempatan sebagai ibu kota,” kata dia dalam diskusi di Cikini,
Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.

Selama ini, kata
Robert, fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, hingga sekolah selalu
terpusat di kota besar seperti ibu kota provinsi maupun kabupaten. Padahal
seharusnya, penyediaan pelayanan publik harus mengikuti permintaan dan
kebutuhan yang paling tinggi di suatu lokasi. 
“Jadi ini harus diubah, layanan publik enggak harus hierarki,” ujarnya.

Wacana pemindahan
ibu kota kembali menghangat setelah Jokowi menggelar Rapat Terbatas Kabinet
guna membicarakan isu tersebut pada Senin, 29 April 2019. Berdasarkan rapat
itu, Jokowi memberi arahan untuk mengambil alternatif pemindahan ibu kota ke
luar Jawa. […]

Advertisement

Selain itu, bila gambar
tangkapan layar yang diunggah akun Ade Ade disandingkan dengan tangkapan layar
artikel aslinya dapat terlihat jelas perbedaannya. Bisa dilihat pada bagian
sandingannya tersebut pada bagian gambar pada postingan ini. Atas hasil
perbandingan dan bantahan dari Tempo itu, maka postingan akun Ade Ade masuk ke
dalam kategori manipulated content atau
konten yang dimanipulasi.

=====

Referensi:

https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/888202978178905/

https://cekfakta.tempo.co/fakta/272/fakta-atau-hoaks-benarkah-tempo-memuat-pernyataan-jokowi-bahwa-korban-meninggal-adalah-takdir

Advertisement

https://bisnis.tempo.co/read/1202045/jokowi-diminta-tak-hanya-pindahkan-ibu-kota-tapi

Sumber: turnbackhoax.id

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...