Surya Paloh Dorong Penguatan Sistem Presidensial

Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendorong calon legislator (caleg) dari Partai NasDem untuk memperkuat sistem presidensial. Ia menyebut sistem ini sebagai upaya membantu pemerintah menangani masalah bangsa yang semakin rumit.

Caranya, kata Surya, dengan mereposisi kembali sejumlah produk perundang-undangan. “Perlu ada reevaluasi agar memudahkan kita memperkuat amanat UUD 1945, yaitu menjunjung sistem presidensial,” ujar Surya saat pidato penutupan ‘Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif Partai NasDem’ di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018.

Penguatan sistem presidensial, kata dia, bukan ambisi NasDem semata. “Bapak Wapres kita, Pak Jusuf Kalla, sepakat (penguatan sistem presidensial). Siapa pun sepakat, berarti bukan hanya kepentingan NasDem tetapi semua,” kata Surya.

Salah satu hal yang tak sejalan dengan sistem presidensial, kata Surya, adalah perbedaan ambang batas antara pencalonan presiden dan legislator. Ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen, sedangkan ambang batas legislator 4 persen.

“Angka 4 persen itu terlalu mudah, sehingga akan mendorong (munculnya) banyak partai atau sistem multipartai. Presidensial bertolak belakang dengan sistem multipartai,” kata dia. 

Surya menganggap sistem multipartai tak menguntungkan karena rentan menimbulkan kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. “Juga akan menimbulkan kesulitan saat akan berkoalisi.”

Tanpa mahar

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Partai NasDem Effendy Choirie meminta para caleg untuk mengedepankan politik tanpa mahar saat melakukan kampanye. “Ciri khas NasDem adalah partai tanpa mahar,” kata dia.

Gus Choi, sapaannya, menegaskan NasDem merupakan partai yang tanpa transaksional sehingga para caleg harus dibekali pengetahuan dasar yang membedakan dengan partai lain.

Selain itu, Gus Choi juga menyebutkan caleg NasDem tidak diperbolehkan mengurus proyek atau mempermainkan APBN/APBD.

“Caleg NasDem juga diajari pemahaman moralitas dalam dunia politik karena selama ini anggota dewan dianggap kurang bermoral,” tutur kader Nahdliyin itu.

Gus Choi melanjutkan caleg NasDem juga harus santun kepada rakyat serta memperdalam wawasan perundang-undangan.

Ajang ‘Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif Partai NasDem’ ini juga ditandai dengan pemberian bantuan masing-masing 1.000 kaus dan topi kepada 575 caleg DPR. 

“Pemberian logistik ini sebagai rangsangan dan perhatian dari DPP NasDem kepada caleg DPR,” kata Gus Choi.

Subsidi kepada caleg ini, kata dia, bukan kali pertama. Pada Pemilu Legislatif 2014, NasDem juga sudah melakukan hal serupa. 

“Mungkin baru Partai NasDem yang memberikan subsidi kepada kadernya yang maju sebagai caleg,” katanya.

(UWA)