Connect with us

Politik

Aset Negara di Roy Suryo Mengganjal Kemenpora Raih

Published

on


Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.


Jakarta: Sikap eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo yang belum mengembalikan barang milik negara (BMN) mengganjal Kemenpora. Pasalnya, masalah ini membuat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sulit diraih. 

Kemenpora hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2017. Namun, kondisi ini lebih baik dibandingkan saat pertama kali BPK menemukan adanya BMN yang belum dikembalikan Roy pada laporan keuangan 2015 dan 2016. Saat itu, Kemenpora mendapat predikat paling bawah dari BPK, yaitu tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion.



“Di 2018 laporan hasil pemeriksaan (BPK), kami tidak mendapatkan predikat disclaimer karena kinerja Kemenpora yang dianggap baik, tapi 2016-2017 betul-betul buruk,” kata Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto kepada Medcom.id, di Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018. 

Menurut dia, salah satu hal yang bisa menutupi permasalahan ini adalah dengan merapikan laporan pertanggung jawaban, dari perjalanan dinas hingga dana untuk cabang olahraga. “Kemenpora anggaranya sedikit, tapi kalau laporannya buruk jadi temuan. Nah, akhirnya kinerja bisa menutupi masalah aset,” tambah dia.

Advertisement

Baca: Kemenpora Didesak segera Menindaklanjuti Kasus Roy Suryo

Dia menjelaskan masalah ini membuat pihaknya melayangkan surat kepada Roy, yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat, melalui aplikasi pesan singkat pada awal Mei. Namun, hingga saat ini Kemenpora belum mendapatkan respons. 

Gatot memberikan surat Roy Suryo terkait 3.226 aset negara milik Kemenpora yang belum dikembalikan. Surat itu sempat tersebar di media sosial. Gatot heran surat itu tersebar. Lantaran, surat itu telah lama dikirim ke Roy Suryo, tetapi tak dijawab.

(OGI)

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...