Connect with us

Daerah

Ridwan Kamil Paparkan Kawasa Rebana, Begini Tanggapan Presiden RI

Published

on

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait perkembangan Proyek Strategis Nasional bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2020).

Dalam ratas yang dihadiri juga oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja ini, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menyampaikan paparan mengenai kawasan metropolitan baru di Jabar yaitu segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).

Kang Emil memaparkan, banyak investor tertarik untuk mengembangkan 10 kota baru di Segitiga Rebana, salah satunya investor asal Jepang yang tertarik mengembangkan Patimban City. Selain Jepang, investor asal Taiwan hingga Timur Tengah juga tertarik berinvestasi di kawasan Rebana.

“Aeropolis di daerah Kertajati diminati oleh Tiongkok, untuk Taiwan tertarik satu kota industri baru itu adalah di daerah Indramayu, dan Timur Tengah tertarik dengan lahan RNI yang akan didesain sebagai kota baru berbasis industri halal,” ujar Kang Emil.

Ia menambahkan, 10 kota baru di kawasan Segitiga Rebana ini pun diperkirakan bisa menghadirkan 5 juta lapangan pekerjaan selama 15 tahun.

Advertisement

“Pergerakan di kawasan Rebana, terutama daerah Patimban ini, akan menumbuhkan pergerakan dua hinggga empat persen pertumbuhan ekonomi untuk Jabar serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Kang Emil.

Sementara kehadiran Pelabuhan Patimban turut menyokong kawasan Rebana. Adapun peluncuran awal (soft launching) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ini rencananya akan dilakukan awal November 2020.

“Kami sangat bergembira dan bahagia karena Pelabuhan Patimban Tahap I Insyaallah bisa diresmikan dan digunakan secepatnya (November mendatang) sebelum mengakhiri tahun 2020,” ujar Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil berujar, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban sudah maksimal.

“Dukungan yang telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Jabar adalah dalam hal keberhasilan pembebasan lahan,” katanya.

Advertisement

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar dilakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban. Kehadiran pelabuhan utama baru tersebut akan berperan penting bagi pertumbuhan dan perdagangan di wilayah Jabar.

“Pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan dan perdagangan di wilayah Jawa Barat dan dikembangkan saling mengisi dengan (Pelabuhan) Tanjung Priok,” ujarnya.

Presiden menambahkan, wilayah pantai utara (pantura) Jawa yang telah terhubung dengan jalan tol juga harus bisa menjadi super koridor ekonomi. Maka, Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan hal tersebut sehingga kawasan industri, pariwisata, dan sentra pertanian akan saling terhubung.

“Dengan Pelabuhan Patimban ini akan terbangun kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, Airport Kertajati, juga kawasan di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri, saling terkoneksi dan saling mendukung satu dengan yang lain sehingga memiliki daya saing, terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi berujar, pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan proyek pembangunan bertahap dan jangka panjang dengan nilai investasi sebesar Rp29 triliun hingga Rp50 triliun.

Advertisement

Total luas area Pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan untuk peti kemas dan terminal kendaraan. 

“Untuk kapasitas pelabuhannya nantinya akan mencapai sebesar 7,5 juta TEUs hingga 14 juta TEUs,” ujar Budi.

Dengan kapasitas tersebut, Pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.

“Kita harapkan apa yang menjadi arahan dari presiden bisa kita kerjakan bersama-sama,” ucap Budi. (Pun)

               

http://platform.twitter.com/widgets.js(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=199167570421543”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));rn(red/kp)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...