Sumber Informasi dari Pejabat Daerah, Honorer K2 yang Lulus PPPK Jadi Galau

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masih di meja presiden.

Namun, isu soal gaji serta rapelan berembus kencang di kalangan honoror K2 terutama yang sudah lulus PPPK hasil seleksi Februari 2019.Yang bikin ngenes, informasi menyebutkan pemberkasan PPPK dilaksanakan Oktober mendatang dan NIP dikantongi November.

Informasi yang masuk ke kalangan honorer K2 menyebutkan, rapelan gaji PPPK hanya dihitung dua bulan yaitu November-Desember. Itu pun akan dibayarkan pada Januari 2021.

“Informasi yang kami terima seperti itu makanya PPPK galau semua. Apalagi dibilang gaji nanti dibayar Januari,” kata Hanif Darmawan, ketua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Jawa Barat kepada JPNN.com, Jumat (25/9).

Hanif yang lulus PPPK ini menyebutkan, banyak yang percaya dengan informasi tersebut.

Sebab, sumbernya dari pejabat daerah. Informasi tersebut kemudian tersebar di grup WhatsApp PPPK, honorer K2 maupun non-K2.

“Saya sih dapatnya informasi dari BKPSDM (Biro Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusa). Sedih juga dapat informasi itu, karena rapelannya cuma dua bulan,” ujarnya.

Hal lain yang bikin Hanif dan kawan-kawannya bingung, sejumlah pemerintah daerah sudah mengembalikan dana gaji PPPK ke negara.Dana itu dianggap sebagai SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) karena tidak terpakai untuk membayar gaji PPPK imbas belum adanya Perpres gaji.rn(Fajar)rn