Connect with us

Politik

NasDem Pecat Kader yang Terlibat Korupsi di Malang

Published

on


Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.


Jakarta: Partai NasDem memecat kadernya anggota DPRD Kota Malang yang terlibat korupsi. Sekjen NasDem Johnny G Plate memastikan telah meneken surat pergantian antar waktu (PAW) untuk mengisi posisi anggota dewan tersebut.

 

“(PAW) sudah saya tandatangani barusan,” kata Johnny di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 5 September 2018.

 

Menurut Johnny, pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi tak akan ditunda-tunda. Johnny memastikan kebijakan PAW ini sudah sesuai aturan.

 

“Ini kan sesuai aturan. Tidak ada tunggu-tunggu lagi. Kalau ditetapkan sebagai tersangka, PAW-nya jalan,” ujarnya.

 

Johnny berharap semua partai yang kadernya terlibat korupsi di Malang segera melakukan hal serupa, agar roda pemerintahan di Kota Malang pulih kembali.

 

“Jangan sampai terganggu pembangunan di Malang. Supaya proses PAW dapat berjalan cepat. Kita harapkan cepat bukan hanya dari parpol, kan ada proses lain. Proses DPRD-nya sendiri, proses di gubernur sampai pelantikannya,” jelasnya.

Baca: ICW: Kasus Korupsi APBD-P Kota Malang Sempurna



Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Sebanyak 22 di antaranya sudah ditahan, salah satunya anggota DPRD dari NasDem Mohamma Fadly.

 

Berikut daftar anggota DPRD Kota Malang yang ditahan:

 

1. Arief Hermanto PDIP

 

2. Teguh Mulyono PDIP

 

3. Hadi Susanto PDIP

 

4. Diana Yanti PDIP

 

5. Erni Farida PDIP

 

6. Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo Gerindra

 

7. Een Ambarsari Gerindra

 

8. Teguh Puji Wahyono Gerindra

 

9. Sugiarto PKS

 

10. Choirul Amri PKS

 

11. Bambang Triyoso PKS

 

12. Choeroel Anwar Partai Golkar

 

13. Ribut Harianto Partai Golkar

 

14. Indra Tjahyono Demokrat

 

15. Sony Yudiarto Demokrat

 

16. Asia Iriani PPP

 

17. Syamsul Fajrih PPP

 

19. Mulyanto PKB

 

20. Imam Ghozali Hanura

 

21. Mohammad Fadli NasDem

 

22. Harun Prasojo PAN

Advertisement

(FZN)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...