Connect with us

Pemerintahan

Miliki Potensi Besar, Wapres Minta Revitalisasi Jalur Rempah Bangkitkan Kejayaan Perdagangan Rempah Indonesia

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia yang berkontribusi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani. Pada 2023, Indonesia telah mengekspor sekitar 157 ribu ton rempah dengan nilai mencapai 613 juta dolar Amerika.

Untuk itu, melihat besarnya potensi ekonomi rempah tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta upaya revitalisasi jalur rempah Nusantara dapat kembali membangkitkan kejayaan masa lalu Indonesia dalam perdagangan rempah dunia.

“Inilah yang menjadi tujuan Gerakan Gemar Rempah Nusantara yang akan diresmikan hari ini, yaitu membangkitkan kejayaan masa lalu melalui revitalisasi jalur rempah yang akan membuat rempah tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia,” ungkap Wapres saat Meresmikan Pembukaan Gemar Rempah Nusantara Tahun 2024 di Ballroom Pondok Indah Golf, Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (08/08/2024).

Lebih lanjut, pada acara yang mengusung tema “Rempah Indonesia Membumbui Dunia” ini, Wapres menuturkan bahwa pada masanya, posisi strategis dan kekayaan rempah negeri ini membawa Indonesia sebagai tujuan perdagangan, namun kini rempah juga dapat dijadikan tujuan destinasi pariwisata.

“Rempah selain bermanfaat sebagai bahan masakan, kecantikan, hingga kesehatan, juga telah menjadi bagian bersejarah penjelajahan dan pembukaan jalur perdagangan internasional melalui wilayah kepulauan Nusantara kita,” ujarnya.

Advertisement

Oleh karena itu, sambung Wapres, peningkatan produktivitas dan ekspor rempah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan rempah saat ini terus berupaya untuk memajukan industri rempah nasional.

“Dukungan pemerintah juga difokuskan kepada peningkatan kualitas rempah, inovasi praktik bertani, pengembangan sumber daya manusia, hingga diplomasi terkait regulasi pasar global,” sebut Wapres.

“Berbagai upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri rempah, khususnya produksi dan ekspor, sehingga pada akhirnya berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani rempah,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejalan dengan Wapres, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa potensi perdagangan rempah Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, dirinya mengajukan proposal kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto agar memberi perhatian lebih terhadap industri rempah.

“Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa, namun sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, perhatian kita terhadap produksi rempah menurun. Oleh karena itu, kemampuan produksi kita menurun dan impor meningkat,” bebernya.

Advertisement

Adapun proposal yang diajukan, sebut Zulkifli, mencakup pembagian klaster-klaster untuk produksi pangan. Sebagai contoh, Papua, khususnya Merauke, yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa, dapat difokuskan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, gula, dan singkong. Sedangkan tanamam rempah-rempah dapat dikembangkan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

“Sulawesi Utara, misalnya, merupakan penghasil cengkeh terbaik di dunia,” ujarnya.

Seperti India yang memiliki pusat rempah lebih dari 30 hektar, menurut Zulkifli, Indonesia juga dapat mengembangkan klaster rempah di Sumatera untuk kayu manis, kapulaga, kopi, dan coklat.

“Di Jawa, kita bisa mengembangkan kapulaga, lengkuas, dan tanaman lainnya. Pemerintah harus hadir untuk mendukung pengembangan ini,” pungkasnya.

Hadir pada acara ini, CEO Gerakan Masyarakat dan Komunitas Rempah Indonesia (GEMARI) Siti Nur Azizah Ma’ruf, Pimpinan PT Produksi Film Negara (PFN), para Duta Besar negara sahabat, dan para pelaku usaha di sektor rempah Indonesia.

Advertisement

Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masykuri Abdlillah, Robikin Emhas, Arif R. Marbun, Guntur Iman Nefianto, dan Masduki Baidlowi (EP/RJP-BPMI, Setwapres)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...