Connect with us

Politik

Sari Yuliati Nilai Kamtibmas di NTB Sudah Berjalan Baik

Published

on

Sari Yuliati
rnAnggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik. Ia menegaskan baiknya situasi keamanan dan ketertiban tersebut lantaran Kepolisian Daerah NTB telah bekerja maksimal dengan melakukan berbagai program. Program-program tersebut dinilai cukup mumpuni dalam mengurangi gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di provinsi yang membawahi 8 kabupaten dan 2 kota tersebut.rn”Alhamdulillah dari (paparan) Kapolda, mereka sangat concern terhadap Kamtibmas dan terutama untuk daerah wisata, mereka memiliki program-program yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. (Program-program) itu cukup mumpuni dan sangat signifikan mengurangi gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan (di NTB),” ujar Sari Yuliati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).rnDiketahui, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya, destinasi wisata prioritas Mandalika yang kemudian dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta destinasi wisata alam lainnya. Melihat potensi pariwisata tersebut, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di NTB menjadi perhatian Komisi III DPR RI.rnLegislator Dapil NTB ini menambahkan maksud kunjungan Komisi III ke NTB tersebut juga untuk memastikan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terlaksana dengan baik. Sehingga, multiplier effect dari program-program tersebut dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat NTB khususnya, serta umumnya masyarakat Indonesia.rn”Kami hadir ke sini untuk (memastikan) semua program dari Pak Presiden itu berjalan lancar, apalagi seperti Mandalika sudah menghabiskan duit yang banyak dari APBN dan juga dari sumber-sumber lainnya. Sehingga kita juga harus memastikan keberlangsungan program tersebut. Sehingga manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia yang ada di Nusa tenggara Barat,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dapat Apresiasi, Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape Dapat Apresiasi, Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape
Politik21 detik ago

Dapat Apresiasi, Sahroni Minta Kapolri Tertibkan Terlebih Dahulu Jajarannya Larang Gunakan Vape

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasii langkah Kapolri Jendera Suyudi Ario Seto yang melarang jajarannya menggunakan rokok...

BK DPR Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas BK DPR Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas
Politik1 menit ago

BK DPR RI Kaji Fast Track Legislation, Kualitas UU Tetap Jadi Prioritas

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengkaji peluang penerapan fast track legislation atau mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk...

Apresiasi Penggerebekan Kampung Bahari, Legislator Minta Polisi Bersihkan Jakarta dari Narkoba Apresiasi Penggerebekan Kampung Bahari, Legislator Minta Polisi Bersihkan Jakarta dari Narkoba
Politik3 jam ago

Apresiasi Penggerebekan Kampung Bahari, Hasbiallah Ilyas Minta Polisi Bersihkan Jakarta dari Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendukung penuh langkah Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan BNN...

Kick-Off Implementasi Model ASN, Setjen DPR RI Dorong Penguatan Profesionalitas Pegawai Kick-Off Implementasi Model ASN, Setjen DPR RI Dorong Penguatan Profesionalitas Pegawai
Politik3 jam ago

Setjen DPR RI Dorong Penguatan Profesionalitas Pegawai

 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kick-Off Meeting Implementasi Model Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah awal memperkuat...

Mafirion Minta LPSK Dampingi Pemulihan Trauma Santriwati di Sukoharjo Mafirion Minta LPSK Dampingi Pemulihan Trauma Santriwati di Sukoharjo
Politik3 jam ago

Mafirion Syamsuddin Rogo Minta LPSK Dampingi Pemulihan Trauma Santriwati di Sukoharjo

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan psikologis kepada...

RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi
Politik3 jam ago

Sari Yuliati: RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi

Banyaknya kejahatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menjadi perhatian DPR RI, khususnya menyangkut pembahasan RUU Pemberantasan Aset. Menurut Wakil Ketua...

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali
Politik3 jam ago

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan...

Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
Politik3 jam ago

Atasi Krisis Air di Sumedang, Saan Mustopa Bangun Sumur Bor

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa dengan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap krisis air...

Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan
Politik6 jam ago

Ledia Hanifa: Dugaan Kecurangan TKA Harus Jadi Evaluasi Proses Pendidikan di Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) perlu menjadi bahan evaluasi...

Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki
Politik6 jam ago

Darmadi Durianto: Pengelolaan SDA Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Oligarki

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan...