Connect with us

Politik

Sari Yuliati Nilai Kamtibmas di NTB Sudah Berjalan Baik

Published

on

Sari Yuliati
rnAnggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik. Ia menegaskan baiknya situasi keamanan dan ketertiban tersebut lantaran Kepolisian Daerah NTB telah bekerja maksimal dengan melakukan berbagai program. Program-program tersebut dinilai cukup mumpuni dalam mengurangi gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di provinsi yang membawahi 8 kabupaten dan 2 kota tersebut.rn”Alhamdulillah dari (paparan) Kapolda, mereka sangat concern terhadap Kamtibmas dan terutama untuk daerah wisata, mereka memiliki program-program yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. (Program-program) itu cukup mumpuni dan sangat signifikan mengurangi gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan (di NTB),” ujar Sari Yuliati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).rnDiketahui, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya, destinasi wisata prioritas Mandalika yang kemudian dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta destinasi wisata alam lainnya. Melihat potensi pariwisata tersebut, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di NTB menjadi perhatian Komisi III DPR RI.rnLegislator Dapil NTB ini menambahkan maksud kunjungan Komisi III ke NTB tersebut juga untuk memastikan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terlaksana dengan baik. Sehingga, multiplier effect dari program-program tersebut dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat NTB khususnya, serta umumnya masyarakat Indonesia.rn”Kami hadir ke sini untuk (memastikan) semua program dari Pak Presiden itu berjalan lancar, apalagi seperti Mandalika sudah menghabiskan duit yang banyak dari APBN dan juga dari sumber-sumber lainnya. Sehingga kita juga harus memastikan keberlangsungan program tersebut. Sehingga manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia yang ada di Nusa tenggara Barat,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...