Connect with us

Politik

Tak Hanya Pendidikan, Alimudin Kolatlena Minta Kesehatan dan Keamanan Siswa Sekolah Rakyat Dijamin

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan peserta didik Sekolah Rakyat, khususnya siswa yang tinggal di asrama selama 24 jam. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan fisik dan mental serta keamanan seluruh peserta didik.

Alimudin menilai, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping menjadi kebutuhan penting untuk memastikan siswa mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu fasilitas yang perlu dipertimbangkan adalah klinik di lingkungan Sekolah Rakyat agar kebutuhan kesehatan peserta didik dapat ditangani secara cepat dan optimal.

“Anak-anak kita ini kan 24 jam di asrama. Itu artinya mereka juga selain butuh pendampingan dari sisi kesehatan mental, tapi dari sisi kesehatan fisik juga haruslah tersedia. Karena itu upaya-upaya untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana itu penting, termasuk di antaranya ada klinik di sekolah,” ujar Alimudin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Selain layanan kesehatan, Alimudin mengingatkan pentingnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan asrama. Menurutnya, interaksi antar siswa selama 24 jam berpotensi memunculkan perundungan serta kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai resiko tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan tenaga pendamping agar peserta didik memiliki akses bantuan ketika menghadapi persoalan. Dukungan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Advertisement

“Potensi bullying, potensi kekerasan baik fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual itu bisa saja terjadi. Karena itu soal konseling, guru, tenaga pengajar itu penting. Jadi ini tentu akan kita dorong kepada pemerintah sehingga sekolah ini kalau dia harus memiliki semua itu,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Alimudin menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping tersebut kepada pimpinan komisi untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran negara. Ia berharap dukungan sarana dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga pemenuhan hak pendidikan berjalan beriringan dengan jaminan kesehatan dan perlindungan anak.

“Karena itu tentu kami akan sampaikan kepada pimpinan dan Komisi VIII, sehingga ini bisa diperjuangkan di dalam anggaran belanja negara kita untuk ada klinik bagi Sekolah Rakyat,” ungkap Alimudin.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Politik4 hari ago

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...

RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Politik4 hari ago

Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik2 minggu ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik2 minggu ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik2 minggu ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik2 minggu ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik2 minggu ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik2 minggu ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik2 minggu ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik2 minggu ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...