Politik
Tak Hanya Pendidikan, Alimudin Kolatlena Minta Kesehatan dan Keamanan Siswa Sekolah Rakyat Dijamin
Published
7 jam agoon
Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan peserta didik Sekolah Rakyat, khususnya siswa yang tinggal di asrama selama 24 jam. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan fisik dan mental serta keamanan seluruh peserta didik.
Alimudin menilai, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping menjadi kebutuhan penting untuk memastikan siswa mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu fasilitas yang perlu dipertimbangkan adalah klinik di lingkungan Sekolah Rakyat agar kebutuhan kesehatan peserta didik dapat ditangani secara cepat dan optimal.
“Anak-anak kita ini kan 24 jam di asrama. Itu artinya mereka juga selain butuh pendampingan dari sisi kesehatan mental, tapi dari sisi kesehatan fisik juga haruslah tersedia. Karena itu upaya-upaya untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana itu penting, termasuk di antaranya ada klinik di sekolah,” ujar Alimudin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Selain layanan kesehatan, Alimudin mengingatkan pentingnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan asrama. Menurutnya, interaksi antar siswa selama 24 jam berpotensi memunculkan perundungan serta kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai resiko tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan tenaga pendamping agar peserta didik memiliki akses bantuan ketika menghadapi persoalan. Dukungan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Potensi bullying, potensi kekerasan baik fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual itu bisa saja terjadi. Karena itu soal konseling, guru, tenaga pengajar itu penting. Jadi ini tentu akan kita dorong kepada pemerintah sehingga sekolah ini kalau dia harus memiliki semua itu,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Alimudin menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping tersebut kepada pimpinan komisi untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran negara. Ia berharap dukungan sarana dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga pemenuhan hak pendidikan berjalan beriringan dengan jaminan kesehatan dan perlindungan anak.
“Karena itu tentu kami akan sampaikan kepada pimpinan dan Komisi VIII, sehingga ini bisa diperjuangkan di dalam anggaran belanja negara kita untuk ada klinik bagi Sekolah Rakyat,” ungkap Alimudin.
Menhan Sjafrie Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Prajurit TNI AD Korban Kecelakaan Helikopter MI-17
Bimantoro: Penyadapan Harus Diawasi agar Data Masyarakat Tidak Disalahgunakan
Lale Syifaun Dorong Seluruh Sekolah Rakyat Dilengkapi Klinik Kesehatan
Habiburokhman Minta Polda NTT Segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Lindungi Satwa dan Tumbuhan Indonesia, Darori Minta Pengawasan Karantina Ditingkatkan
Transformasi UIN Madura Menuju BLU, Wardatul Asriah Ingatkan Pentingnya Penguatan SDM dan Tata Kelola
Titiek Soeharto Dorong BUMN Khusus Pakan dan Subsidi bagi Peternak serta Pembudidaya
Kurangi Ketergantungan Impor, Andre Rosiade Dorong Bio Farma Perbesar Produksi Vaksin
Wamenhan Tinjau Area Gudang Utara Kodam III/Siliwangi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep

Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga...
Soedeson Tandra: RUU Perampasan Aset Mandatkan Pembentukan Badan Pengelola Independen dan Pengawas di Bawah Presiden
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan membentuk kelembagaan khusus yang...
BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

