Connect with us

Nasional

Beda Uang Bau dan Dana Kemitraan, Anies: Bekasi Jangan Campur Adukan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Persoalan ditahannya truk sampah DKI Jakarta kian berbuntut panjang. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus saling balas-membalas argumen lewat media.

Anies meminta Pemkot Bekasi membedakan dua hal antara perjanjian kerja sama (PKS) dana kompensasi bau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan dana kemitraan.

Sebab dana kompensasi, lanjut Anies, sejak dulu telah menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk dibayarkan setiap tahun sesuai dengan sampah yang dibuang dari Jakarta ke Bantar Gebang. Sedangkan, yang saat ini ditagih oleh Pemkot Bekasi dan menjadi perseteruan dua wilayah adalah dana kemitraan.

“Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Ada urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

“Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu. Padahal nggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya,” tambah Anies.

Advertisement

Menurutnya, dana kemitraan yang ditagih menjadi pertanyaan untuk Anies, sebab tidak ada perjanjian tertulis akan hal tersebut. Lalu, dana kemitraan yang diungkap, tidak dapat begitu saja dikeluarkan karena perlu ada persetujuan DPRD DKI Jakarta.

“Iya itu harus dipertanggungjawabkan kepada dewan, uangnya enggak sedikit itu. Betul tidak? Kita mau bangun pipa air minum Rp 1,2 triliun untuk warga DKI saja kemarin nggak disetujui coba sama dewan, itu pipa air minum. Jadi bukan sesuatu yang sederhana,” tegasnya.

Maka, Anies meminta Pemkot Bekasi dapat memisahkan kedua hal tersebut. Dia menyatakan agar Pemkot Bekasi dapat mengkaji lagi penagihan dana kompensasi dengan dana kemitraan sebesar Rp 2 triliun.

“Yang mereka ajukan ini (dana) kemitraan, dan ajukan pun baru angka besarnya, detailnya baru diterima 18 Oktober, jadi kita akan komunikasi terus dan lebih baik komunikasi langsung daripada berpolemik. Rencananya menyelesaikan masalah atau meramaikan masalah,” tandasnya. (rgm/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...