Pro Kontra Dana Kelurahan, Kubu Jokowi-Ma’ruf Sindir Pernyataan Sandiaga Uno

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Rencana pengeluaran dana kelurahan pada awal 2019 mendatang menjadi polemik di kalangan politisi. Pasalnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan program tersebut jelang Pemilu 2019.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani membantah kalau program dana kelurahan yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK, berkaitan dengan kepentingan politik.

Arsul menuturkan, Presiden Jokowi saat ini masih mengemban tugasnya sebagai kepala negara. Sehingga terus menerima aspirasi dari masyarakat maupun jajaran di bawahnya.

Dengan kata lain, dana kelurahan merupakan permintaan rakyat. Jokowi sebagai presiden, lanjut Arsul, wajib mendengar dan merealisasikan aspirasi warga.

“Kemudian apakah dengan demikian capres petahana itu diam saja enggak ambil kebijakan apa-apa. Ya negara ini mandek dong,” kata Arsul di kawasan Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

Politisi PPP ini lantas menyinggung pernyataan cawapres Sandiaga Uno. Menurut Arsul, akan lebih elok jika mengkritik kebijakan pemerintah menggunakan data.

“Pak Sandi kalau bicara basis data lah, itu data dia apa soal itu. Basis data atau enggak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden Sandiaga Uno mempertanyakan rencana pemerintahan Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan menjelang Pemilu 2019. Menurut Sandiaga, yang perlu dipertanyakan dari kebijakan itu ialah niat pemerintah.

“Innamal a’malu binniyat, semua berdasarkan niat. Kalau untuk kemaslahatan masyarakat tentu harus diapresiasi,” ucap Sandi.

Kendati demikian Sandiaga mempertanyakan waktu pengucuran dana kelurahan yang baru sekarang dilakukan atau bersamaan dengan tahun politik. Sandiaga juga mempertanyakan batalnya kenaikan bahan bakar jenis premium belum lama ini.

“Kenapa baru sekarang dua masalah itu diputuskan, kenapa pas di tahun politik,” jelas mantan Wagub DKI Jakarta ini. (rdw/JPC)

rn
source