Polda Endus Peran Pejabat Bedah Rumah

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Tim Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, terus menelusuri serta melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran Rp96 miliar proyek bedah rumah di 15 Kabupaten/Kota wilayah Sulsel tahun anggaran 2017-2018.

Penyelidik juga mulai mengendus adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang disinyalir ikut melibatkan sejumlah pejabat pelaksana proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dalam kasus tersebut yang saat ini telah berproses di tahap penyelidikan.

“Dari data dan informasi yang kita dapat menyebutkan adanya dugaan Tipikor, berupa kemahalan harga satuan bahan bangunan. Pada bantuan stimulan swadaya perumahan 2017-2018,” ujar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Minggu (21/10/2018).

Tak hanya itu saja, penyelidik juga telah mengendus adanya dugaan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, yang disinyalir melibatkan oknum pejabat rumah swadaya.“Informasi soal adanya dugaan SPPD fiktif ini juga, yang kita sementara telusuri. Karena diduga ada keterlibatan pejabat didalamnya,” pungkasnya.

Untuk memastikan hal itu, Polda masih terus mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan tersebut.Adapun dokumen yang telah dikantongi, yakni berupa data rekening koran. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan hasil rembuk warga.

Hanya saja kata Yudhiawan, dalam pengusutan kasus ini, masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh penyelidik.“Kendalanya karena beberapa staf yang kita undang, untuk memberikan keterangan. Itu dilarang untuk hadir,” tandasnya.

Bahkan juga, menurut Yudhiawan masih banyak dokumen yang diminta oleh penyelidik. Tapi sampai saat ini, permintaan tersebut belum dipenuhi oleh pejabat terkait. (mat)

rn
source