Komnas HAM Soroti Pembubaran Ormas Sepihak Tanpa Proses Pengadilan

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoal pembubaran organisasi yang dilakukan sepihak tanpa proses pengadilan.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau tanpa prinsip due process of law, tidak mengubah praktik yang dapat memengaruhi hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 maupun instrumen HAM internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Munafrizal menegaskan agar pemerintah tidak membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan (due process of law).

“Dalam perspektif HAM, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi berdasarkan asas contrarius actus sangat jelas tidak dapat dibenarkan karena memberikan keleluasaan dan sewenang-sewenang dalam mematikan suatu organisasi,” ujar Munafrizal dikutip siaran pers, Kamis (31/12).

Kata dia, hal tersebut terkait dengan right to freedom of association sebagai negative rights yang bermakna negara dilarang melakukan intervensi yang mereduksi penikmatan atas hak tersebut serta disebut sebagai positive obligation dimana negara wajib memastikan semua warga negara menikmati hak itu.

“Jaminan hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan ciri penting bagi suatu negara hukum dan negara demokratis, kalau tidak memberikan kepastian tentang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka bisa disebut negara tidak sepenuhnya demokratis,” jelas Munafrizal.rn(Fajar)rn