Connect with us

Nasional

OTT Bupati Cirebon, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Bupati Cirebon, Jabar, berinisial SP. Selain SP, tim juga mengamankan enam pihak lain yang diduga mengetahui ihwal adanya peristiwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap yang diduga dilakukan SP.

Selain menangkap tujuh orang, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan suap menyuap yang dilakukan orang nomor satu di kota yang mempunyai semboyan ‘Rame Ing Gawe SUci Ing Pamrih’ tersebut.

“Barang buktinya, bukti transfer dan uang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat dikonfirmasi JawaPos.com Rabu (24/10) malam.

Kendati demikian, Basaria belum bisa menyebut berapa total nilai uang suap yang diterima SP. “Belum dihitung,” katanya.

Sementara itu, sumber JawaPos.com mengungkapkan, jika barang bukti duit suap SP tak terlalu banyak.” Sekitar ratusan juta,” katanya.

Advertisement

Namun menurut sumber tersebut, banyak yang memberi upeti kepada sang bupati. “Pemberinya banyak via transfer,” paparnya.

Seperti diketahui, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi pekan lalu, hari ini, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi senyap di wilayah Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, tim dikabarkan mengamankan seorang kepala daerah.

“Bupati Cirebon yang di-OTT,” kata sumber JawaPos.com ketika dikonfirmasi Rabu (24/10) malam.

Selain menciduk kepala daerah, menurut sumber tersebut, tim juga mengamankan sejumlah pihak lain yang dinilai terlibat dan mengetahui ihwal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap yang dilakukan sang kepala daerah. Mereka di antaranya para pihak penyuap dan sejumlah saksi yang melihat adanya kejadian pemberian duit rasuah.

Ketika dikonfirmasi perihal adanya kegiatan penindakan lagi yang dilakukan pihaknya, Ketua KPK Agus Raharjo membenarkanya. “Benar hari ini ada giat di Cirebon. Masih dilakukan pendalaman. Besok dijelaskan dalam konpers,” kata Agus ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Advertisement

Kini SP dan sejumlah pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1×24 jam guna ditentukan status hukumnya.

(ipp/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...