Sebulan Pascagempa, Begini Kondisi Terkini Palu dan Donggala

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah berakhir pada hari ini, Jumat (26/10). Selanjutnya, masa transisi darurat ke pemulihan akan berlangsung selama 60 hari terhitung mulai 27 Oktober hingga 25 Desember 2018.

“Jadi, sudah ditetapkan dengan SK Gubernur Sulteng nomor 466/425/BPD 2018. Mulai besok memasuki masa transisi darurat ke pemulihan,” ujar Kepala Pusdatinmas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (26/10).

Pertimbangannya, lanjut dia, yakni berdasarkan laporan dari sub satgas bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan pengungsi, laporan bupati dan wali kota. Termasuk masukan dari Kepala BNPB.

“Pembersihan kota sudah mencapai 70 persen, pemulihan sistem air minum selesai Desember 2018, konektifitas jalan di beberapa daerah masih terputus, ada beberapa jalan yang rusak, jalan yang tertimbun longsor dan sebagainya,” tuturnya.

Dalam konteks penanganan darurat bencana, tahap transisi darurat ke pemulihan masih termasuk status keadaan darurat. Status itu adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang, dalam hal ini BNPB dan BPBD.

“Dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” kata dia.

Sutopo melanjutkan, selama transisi darurat ke pemulihan, diperlukan kemudahan akses agar penanganan dapat cepat. Kemudahan akses meliputi pengerahan sumber daya, pengerahan logistik dan peralatan, penggunaan anggaran, Imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.

“Jadi penetapan status transisi darurat ke pemulihan sesungguhnya hanyalah masalah administrasi saja,” tandasnya.

Selama masa transisi, bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat dapat diteruskan. Seperti perbaikan sarana prasarana vital, pembangunan huntara, pelayanan kebutuhan dasar pengungsi, pendidikan darurat, pelayanan kesehatan dan lainnya.

Sementara itu, penanganan darurat masih terus dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. Aparat pemerintah, baik dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, organisasi masyarakat, dan lembaga usaha terus melakukan penanganan darurat. (yes/JPC)

rn
source