Connect with us

Nasional

Gratis, Jembatan Suramadu Jadi Jalan biasa

Published

on

Tol Suramadu resmi berubah menjadi Jembatan Suramadu. Ini setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang datang dalam lawatannya ke Pulau Madura, Sabtu (27/10), secara langsung menyatakan bahwa tidak lagi berlaku tarif tol di jembatan terpanjang se-Indonesia itu.

 

Baehaqi Almutoif – Radar Surabaya

 

Pembebasan atau penggratisan tarif tol ini berlaku bagi semua golongan kendaraan. Tidak hanya sepeda motor, kini mobil, bus dan truck bisa melintas tanpa dipungut biaya.

Advertisement

“Kita ingin sektor tourism (pariwisata), investasi, properti itu bisa bekerja. Betul-betul bergerak di Madura. Terbuka sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi, sapaan karib Presiden RI ke-7 usai meresmikan pembebasan tarif tol Suramadu.

Digratiskannya Tol Suramadu melewati proses yang cukup panjang. Setelah diresmikan pada 2009 silam, sebenarnya semua jenis kendaraan yang melintas di Tol Suramadu dikenakan tarif. Termasuk sepeda motor.

Namun pada 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif untuk kendaraan roda dua. Setahun berselang, masukan datang agar tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih diturunkan karena dianggap membebani. Terutama angkutan barang. Harga pun diturunkan 50 persen.

“Ternyata dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum beri dampak signifikan. Kemudian kami ada masukan lagi agar dijadikan non tol. Setelah kami hitung berapa sih masukan setahun untuk jalan tol Suramadu. Juga tidak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu kita putuskan (gratis),” urainya.

Data yang disampaikan Jokowi, pemasukan dari Tol Suramadu tidak terlalu besar. Ada dikisaran Rp 100-200 milliar. Dengan angka tersebut, ia optimistis APBN masih mampu untuk melakukan pembiayaan perawatan jembatan sebagai ganti tidak lagi diberlakukannya tarif.

Advertisement

“Negara itu tidak berhitung untung dan rugi. Negara itu berhitung yang berkeadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan kesejahteraan. Jangan dibawa hitung-hitungan untung dan rugi. Keuntungannya selebihnya ada di masyarakat,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden berharap dengan pembebasan tarif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Madura. Terutama di bidang investasi. Dengan begitu lapangan pekerjaan dapat semakin terbuka lebar. (sb/bae/jek/JPR)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...