Soal Fatwa Vaksin AstraZeneca ‘Dibarter’ Komisaris BUMN, Begini Respons Komisi MUI

Kabarpolitik.com, JAKARTA— Berkenaan dengan isu permintaan jabatan Komisaris BUMN dibarter dengan fatwa vaksin AstraZeneca, Komisi Fatwa MUI menegaskan hal tersebut tidak benar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin Covid-19 AstraZeneca dipastikan telah dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh untuk menepis pro-kontra fatwa AstraZeneca yang belakangan diseret ke isu transaksi jabatan sebagai komisaris di BUMN.

“Fatwa soal vaksin ini bukan sesuatu yang baru. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi MUI,” kata Asrorun Niam, Minggu malam (21/3).

Pada dasarnya, kata dia, MUI memahami pemerintah yang terus berupaya mengikhtiarkan ketersediaan vaksin yang aman dan halal dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

MUI pun memastikan terus mendorong percepatan program vaksinasi yang sudah diprogramkan pemerintah agar berjalan lancar demi mewujudkan herd immunity.

“Dan oleh karenanya, MUI berada dalam satu saf untuk mendukung ikhtiar baik ini,” tegas Asrorun yang juga menjabat Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini.

Berkenaan dengan isu permintaan jabatan Komisaris BUMN yang belakangan berembus, MUI menegaskan hal tersebut tidak benar.

“Insya Allah MUI tidak terpengaruh oleh isu-isu yang bisa merusak konsentrasi menyukseskan program vaksinasi ini,” jelasnya.

“Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah, karenanya umat Islam harus berpartisipasi,” kata Asrorun lagi.rn(Fajar)rn