Jokowi Gratiskan Tol Suramadu, Begini Penjelasan Lengkap Wapres JK

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Penggratisan tol Suramadu penghubung Surabaya-Madura oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi pergunjingan. Tak sedikit pihak yang menganggap kebijakan tersebut sarat kepentingan politik 2019.

Bahkan terbaru, elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau (FARA) melaporkan ke Bawaslu RI tentang dugaan kampanye terselubung dalam kebijakan penggratisan tol Suramadu. Laporan itu telah diterima oleh Bawaslu dengan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018.

Terkait dugaan muatan politik itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penggratisan ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah mobilisasi masyarakat. Selama ini perjalanan Surabaya-Madura atau sebaliknya selalu menggunakan kapal, kali ini bisa melalui jalur darat.

“Ini salah satu cara untuk memudahkan mobilitas di Madura, ya membebaskan itu (tol Suramadu, Red). Sama dengan jalan raya biasa,” ujar JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (30/10).

Penggratisan tol ini juga diharapkan bisa menekan beban ekonomi masyarakat Madura. Sehingga rakyat di sana bisa mengalokasikan uang mereka untuk kepentingan lain.

“Itu juga untuk memajukan Madura supaya ekonomi Madura lebih hidup,” imbuhnya.

Lebih lanjut, JK menjelaskan, digratiskannya tol Suramadu diharapkan mampu memantik berkembangnya industri di Madura. Sehingga pajak daerah bisa meningkat.

Peningkatan pendapatan pajak itu pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membayar utang negara, terutama yang digunakan membangun jalan tersebut.

“Katakanlah kalau dengan itu (tol Suramadu digratiskan, Red) maka Madura industrinya berkembang. Maka otomatis pajak naik di Madura atau Surabaya dan sekitarnya. Dengan pajak itu kan kita bayarin utang-utang negara,” sambungnya.

Sementara itu, JK menjelaskan, adanya perlakuan berbeda dari pemerintah terhadap tol Suramadu dan tol lainnya yang masih dikenakan tarif, semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan kesetaraan terhadap pelayanan publik. Mengingat selama ini di Madura dianggap tertinggal dari segi pembangunan.

“Madura kan dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan. Dia harus dikasih insentif supaya dia maju,” pungkasnya.

(sat/JPC)

rn
source