Pemerintah Abaikan Angka Kematian, Wakil Ketua MPR: Tanda Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Pandemi

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM.

Pasalnya, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Diketahui, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah.

Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, harusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian.

“Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM,” bebernya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan.

Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah.

“Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian,” ungkap Syarief, dikutip Kamis (12/8).

Syarief Hasan juga menilai, langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

“Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data Covid-19 di daerah sehingga data kematian tidak update,” tandasnya. (fin/fajar)rn(Fajar)rn