Connect with us

Nasional

MUI Ajak Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Takut Divaksin

Published

on

JAKARTA – Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Siti Marifah Maruf Amin, mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk tidak takut di vakasin. Menurutnya, saat ini masih banyak ibu hamil yang khawatir untuk menjalani vaksinasi Covid-19.

Dijelaskan Siti Masrifah, para ibu hamil dan menyusui masih khawatir dengan risiko setelah menerima vaksin. Padahal, vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui sangat penitng bagi perlindungan mereka.

“Tetapi pada kenyataan masalah vaksin dan ibu menyusui ini sangat penting,” ujarnya dalam Webinar “Vaksin Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui, Amankah?” Jumat (26/11).

Webinar ini merupakan hasil Kerjasama antara Komisi Infokom MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kegiatan bareng Kominfo itu dilakukan MUI ntuk Bangkit dari Covid-19 dengan nalar dan asi Bbersama berlandaskan fatwa MUI.

Siti Marifah menambahkan, vaksin Covid-19 untuk ibu hamil ini sangat penting karena menyangkut ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan. Selama Covid-19, lanjutnya, banyak para ibu hamil yang terpapar Covid-19 sehingga harus melahirkan dalam kondisi prematur.

Advertisement

“Oleh karena itu, pertemuan kali ini sangat penting untuk memberikan wawasan, pengertian, bagaimana pentingnya vaksin kepada ibu hamil dan menyusui,” demikian dia menekankan.

Dia menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil aman dilakukan dan merupakan upaya untuk menjaga generasi muda ini lahir dengan kondisi yang sehat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang EKonomi Syariah dan Halal, KH Solahudin Al Ayyub menegaskan, vaksin Covid-19 adalah halal dan merupakan ikhtiar untuk melawan Covid-19.

Meskipun, ia mengakui masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menerima vaksin Covid-19 ini. “Ada kelompok-kelompok secara tradisional menolak vaksin secara umum. Ada juga kelompok masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 ini karena (menganggap) tidak halal dan tidak boleh digunakan,” ungkapnya.

“Kami dari MUI memberikan perspektif bagaimana dalam ajaran Islam. Kami melihat vaksin ini bagian dari berobat hukumnya wajib di dalam Syariah Islam,” tambahnya.[Sadam Al Ghifary/Angga]

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...