Connect with us

Nasional

Sri Mulyani: Pemerintah Terbuka Berkolaborasi Perkuat Keuangan Syariah

Published

on

JAKARTA—Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani, mengatakan negara melalui alokasi APBN di masa Pandemi Covid-19 sangat memperhatikan keuangan sosial Islam dan perlunya terobosan baru.

Menurut Sri Mulyani, hal ini bertujuan untuk penguatan keuangan sosial Islam yang dikolaborasikan dengan Kementerian Keuangan RI sebagai bendahara dan pengelolaan keuangan negara.

“Untuk itu, Kemenkeu membuka diri menerima pemikiran-pemikiran semisal penguatan Baznas dan BWI ke dalam kordinasi Kemenkeu yang tentu memerlukan koordinasi berbagai macam pihak terutama DSN-MUI,” kata dia saat menjadi narasumber dalam Ijtima Sanawi 2021 yang mengusung tema: Penguatan Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam”, Kamis (2/12).

Lebih lanjut, dia mengatakan pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong terjadinya digitalisasi atau transformasi ke ekonomi digital dan teknologi digital.
Menurutnya, tema yang diusung dalam kegiatan ini sangat relevan. Sebab, kata dia, digitalisasi dan integrasi dana komersial, dan dana sosial bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu RI.
Indonesia yang masih diterpa oleh pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani, membutuhkan langkah-langkah extra ordinary. Saat adanya varian delta Covid-19 di Indonesia, kinerja keuangan sangat dipengaruhi varian delta tersebut.

“Sekarang ini, di pengujung 2021, muncul kembali varian baru yaitu omicron,” kata dja.

Advertisement

Dia berharap,  varian ini dapat ditangani secara efektif tanpa meninggalkan korban manusia dan korban dari sisi perekenomian. Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah masih bergantung pada APBN, maupun pendanaan dana sosial.

“Banyak pengeluaran yang dikeluarkan yang difokuskan kepada bidang kesehatan, bidang usaha kecil menengah, dan bantuan sosial kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini juga sesuai dengan maqashid syariah, untuk mampu mengedepankan skala prioritas berdasarkan kemaslahatan umat.

“Kita harus menggunakan instrument dan poros kita untuk di prioritaskan kembali. Di dalam kerangka pemulihan ekonomi, kita akan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk memulihkan ekonomi,” tuturnya. (Saddam Al-Ghifari/ Nashih)
 

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...