Connect with us

Nasional

Ketua MPR RI Apresiasi Pendirian Sekolah HAM MUI

Published

on

JAKARTA—Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Bambang Soesatyo, meresmikan Sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) MUI. Menurutnya, HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas terhadap orang tertentu.

“HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang melekat tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama, ” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan (KPPP) MUI digelar Rabu (15/12) di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta.

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini menegaskan bahwa kebebasan HAM dijamin oleh negara melalui TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998. Peraturan itu yang kemudian membidani lahirnya UU No 9 Tahun 1999 tentang HAM.

Bamsoet menambahkan, kebebasan HAM juga disuarakan oleh ajaran agama islam.

“Sebagai agama kemanusiaan yang universal, Islam menepatkan martabat kemanusiaan dalam kemuliaan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Itu merupakan nilai esensi dari penegakan HAM, ” ungkapnya.

Advertisement

Dia menjelaskan, praktek nyata HAM dalam Islam digambarkan pada peristiwa Piagam Madinah. Peristiwa itu menarasikan tentang prinsip egaliter yang menjunjung tinggi prinsip keadilan di tengah masyarakat yang majemuk.

Bamsoet berharap, MUI sebagai organisasi yang berperan atas maju mundurnya kehidupan berbangsa terutama dalam hal kerukunan beragama, bisa berperan lebih dalam bidang HAM. Sehingga nantinya ada perbaikan akhlak bangsa dan pemberdayaan umat Islam.

Di akhir sambutannya, Bamsoet mengatakan bahwa ia mengapresisi MUI dalam webinar dan pendirian sekolah HAM. Ia juga menyambut baik penandatangan MoU antara MPR dengan MUI dalam 4 pilat MPR RI.

“MPR mengapresiasi webinar dan pendirian sekolah HAM oleh MUI. Kita semua berharap ini akan semakin menguatkan komitmen kebangsaan kita khususnya untuk menghadirkan nilai-nilai HAM dalam realitas kehidupan kebangsaan kita, ” pungkasnya.

(Ilham Balindra/Azhar)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...