Connect with us

Nasional

Diharapkan Jawab Persoalan Umat dan Bangsa, MUI Gelar Standarisasi Dai Kesembilan

Published

on

JAKARTA – Program Standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat kembali digelar pada 18 Desember 2021,(19/12).

Pada agenda tersebut terdapat tiga materi inti, yakni ; Paradigma ke-MUI-an, Islam Wasathiyah dan juga Etika Dakwah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Buya Dr. Amirsyah Tambunan MA, sekaligus menyampaikan materi sesi pertama dengan tema “Peran Strategis Ulama Sebagai Himayatul Ummah dan Shadiqul Hukumah”.

Dalam sambutannya, Sekjen MUI menyampaikan harapannya terhadap para ulama yang menjadi peserta. Buya Amirsyah berharap para da’i dapat berperan langsung dalam setiap persoalan yang ada, baik persoalan bangsa maupun persoalan keumatan.

“Ulama diharapkan hadir untuk menjawab persoalan keumatan dan kebangsaan,” tutur beliau dalam penyampaian Muqodimahnya.

Advertisement

Selanjutnya, materi yang dipandu oleh Sekretaris Komisi Dakwah, Dr. Canra Krisna Jaya MA, menjelaskan, MUI adalah wadah musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Musyawarh itu, kata Canra bertujuan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Dijelaskan Ulama yang menyelesaikan Sarjana di UIN Medan ini, berdirinya MUI merupakan hasil pertemuan dan musyawarah para ulama, cendekiawan dan juga zu’ama.

“Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta,” terang Canra.

Di samping itu, Canra juga menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi pertemuan dan musyawarah yang dihadiri 26 orang ulama yang merupakan perwakilan dari 26 provinsi di Indonesia.

Saat itu, diterangkan Ulama kelahiran Mandailing natal, Sumatera Utara ini, sepuluh ulama yang berkumpul terdiri dari beberapa Ormas, diantaranya: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah.

Advertisement

Selain dari elemen Ormas, Pria bergelar Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebutkan, ada 4 ulama yang juga berasal dari unsur TNI tiga matra dan Polri.

“Serta hadir pula 13 tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan,” demikian penjelasan Canra saat memaparkan materinya.[]

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...