Connect with us

Nasional

Ketum PBNU: Islamofobia Warisan Perang Identitas Agama Ratusan Tahun

Published

on

JAKARTA— Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa islamofobia tidak lahir karena tragedi WTC 11 September 2001. Islamofobia sebetulnya hadir sejak lama karena perang yang mengatasnamakan agama ratusan tahun. Perang itu mewariskan mentalitas takut sekaligus benci di antara muslim maupun non muslim di berbagai belahan dunia.

“Kenapa kita punya seperti ini (islamofobia)? Karena kita mewarisi sejarah dari konflik yang panjang sekali selama berabad-berabad antara dunia Islam melawan dunia non muslim. Misalnya, selama 700 tahun berkuasa, Turki Utsmani tidak berhenti sama sekali berkompetisi militer melawan kerajaan-kerjaan Kristen Eropa di Barat, ” ujarnya saat mengisi Webinar MUI bertema Turn Back Islamophobia, Rabu (30/03).

Selain di dunia barat, dia menyebutkan, kerajaan Islam Mughal di India yang berperang dengan umat Hindu di India juga berdampak. Semua kuil di India bagian utara saat ini, kata dia, tidak ada yang berusia lebih dari 200 tahun. Sebab, semasa zaman kerajaan Mughul, semua kuil dihancurkan.

Dalam Webinar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI tersebut, Gus Yahya menyampaikan, akibat perang itu membekas sampai menjadi wacana di masing-masing pihak.

Kalau di kalangan Islam ada istilah Islamofobia. Di kalangan non-muslim ada kekhawatiran sama yang dia sebut kafirofobia. Pemahaman seperti ini seperti mengendap dan tumbuh dalam wacana keagamaan masing-masing pihak.

Advertisement

Tidak hanya pada masalah agama, corak berpikir masyarakat zaman ratusan tahun lalu adalah tentang kekuasaan dan wilayah. Adanya Agresi Militer Belanda pasca Indonesia merdeka juga membuktikan bahwa kesadaran wilayah itu belum muncul ketika itu.

Dibandingkan konflik yang sudah berjalan lama itu, kata Gus Yahya, wacana mencari jalan tengah baru muncul belum genap seratus tahun yang lalu. Kelahiran piagam PBB pada Juni 1945 menandai kesadaran berbagai bangsa untuk mewujudkan perdamaian bersama. Kesepakatan itu muncul pasca kerusakan besar akibat dua perang akibat konflik identas.

Gus Yahya menyampaikan, kelahirkan piagam PBB itu mewujudkan tata dunia baru yang modern dan lebih damai. Piagam PBB memiliki dua komponen penting terkait perbatasan wilayah internasional dan nilai kemanusiaan yang universal (HAM).

“Sebetulnya, wacana toleransi dan moderasi merupakan sesuatu yang baru datang kemudian. Dulu dunia ini merupakan rimba persaingan antara identitas baik dalam wilayah agama, negara, maupun kerajaan yang membawa identitas masing-masing, ” ucapnya.

Gus Yahya memaparkan, umat Islam bisa berperan mengurai sisa-sisa perang itu dengan cara beragama yang moderat. Ia menyampaikan, penyebutan kafir menjadi tidak relevan dalam usaha untuk mencapai perdamaian itu.

Advertisement

Tanpa cara beragama Islam yang moderat, kata dia, dunia akan tetap diliputi ketakutan, kekhawatiran, serta menimbulka Islamofobia. Wacana keagamaan di internal Islam sudah selayaknya diperkaya dengan nilai perdamaian dan toleransi sehingga tidak mudah timbul ketakutan.

“Syarat berlangsungnya toleransi yaitu kesetaraan hak dan martabat di antara sesama umat manusia. Perbedaan latar belakang identitas tidak boleh jadi alasan untuk mendiskriminasi kelompok yang berlawanan. Semua setara di depan hukum dan dalam nilai kemanusiaan universal, ” ujarnya.

Dia menambahkan, mentalitas masyarakat saat ini terbentuk karena wacana keagamaan. Butuh konstekstualisasi agama kembali untuk menghapus permusuhan-permusuhan berbasis agama di tengah masyarakat.

“Upaya tersebut bisa dilakukan lebih lanjut yang kemudian disusul dengan sebuah strategi. Sehingga pola pikir umat yang cenderung masih memelihara permusuhan satu sama lain dapat dihapuskan, ” ungkapnya. (Isyatami Aulia/Azhar)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...