Connect with us

Nasional

Resmikan Kick Off Kongres Mujahid Digital, Prof Mahfud: Jihad Itu Akhlak  

Published

on

JAKARTA—Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Prof Mahfud MD, menyampaikan terdapat empat bentuk seorang Muslim untuk menjadi mujahid.

Pertama, kata Mahfud, beribadah kepada Allah SWT melaksanakan ibadah mahdoh dengan baik seperti sholat lima waktu, puasa, dan sholat tahajud .

“Kedua, akhlak di dalam pergaulan,” kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off Kongres Mujahid Digital dan Konsolidasi Infokom MUI se-Indonesia, di Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Mahfud menjelaskan bahwa jihad bukanlah melakukan perang dengan membawa pedang dengan mengucap takbir sampai menakuti dan melukai orang. “Bukan gitu jihad, jihad itu akhlak,” tegas Mahfud.

Ketiga, kata dia, muamalah dengan berlaku sopan, menghargai dan toleran terhadap orang lain.

Advertisement

Keempat, lanjutnya, dengan melakukan dakwah yang  juga sekaligus sebagai mujtahid yaitu orang yang berjihad dengan akal pikiran.

Menurut Mahfud, keempat bentuk jihad tersebut tidak bisa tidak, harus segera dilakukan apalagi melalui dunia digital.

“Tugas kita adalah menjadi pejuang. Kalau mau jadi Islam yang baik harus menjadi mujahid (atau) pejuang,” kata Mahfud.

Mahfud menerangkan, ada sebuah Nabi SAW. Dalam hadist tersebut dikatakan, ada seorang lak-laki yang bertanya pada Rasululullah SAW.

Seorang laki-laki tersebut bertanya apa saja amalan yang paling dicintai Allah SWT?

Advertisement

Kemudian, kata Mahfud, Rasululullah SAW menjawab bahwa amal yang paling dicintai  Allah adalah sholat tepat waktu, hormati orang tua dan berjihad menjadi mujahid di jalan Allah SWT.

“Orang Islam yang benar itu yang menjadi mujahid. Hanya saja, jihad itu jangan diartikan sempit,” paparnya.

Pada awal era Orde Baru 1970-an, ungkap Mahfud, muncul bahwa jihad itu diistilahkan sebagai komando jihad yang berarti komando untuk berperang atau perang fisik. “Padahal jihad itu kan tidak harus dengan perang fisik. Perang fisik itu suatu keterpaksaan,”ujarnya.

Bahkan, terang Mahfud, dalam hukum zakat, orang yang berjihad menjadi satu dari delapan yang berhak menerima zakat.

“Karena orang berjihad itu harus dihargai. Kalau tidak bisa berjihad dengan hartanya karena kemiskinanya, bisa dalam bentuk lain,” ujarnya.  (Sadam Al-Ghifari, ed: Nashih)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...