Connect with us

Nasional

BSI Salurkan Dana Bantuan Program Keumatan Melalui MUI

Published

on

JAKARTA-Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan program keumatan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebesar Rp 5 Miliar.

Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolik oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi kepada Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, tujuan dari bantuan dana keumatan melalui MUI ini karena MUI dan BSI memiliki tujuan yang sama untuk mengayomi masyarakat dan umat agar lebih baik dan sejahtera.

“BSI juga sama lembaga keuangan atau bank yang memang tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan nasabahnya, masyarakat dan umat. Itu tujuan dari kerja sama, dan mempererat hubungan baik,” kata Direktur Utama BSI, di Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Selain itu, Hery Gunardy menyebut bahwa MUI merupakan stake holder utama dari BSI. Sehingga, hubungan antara MUI dan BSI untuk mengayomi masyarakat dan umat harus lebih baik.

Advertisement

Apalagi, kata Hery, beberapa pengurus BSI yang berada di Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berasal dari pengurus MUI.

BSI, ujarnya, melalui DSN MUI sangat membutuhkan fatwa-fatwa, baik yang sudah ada maupun fatwa baru dalam rangka menjalankan bisnis dan mengembangkan prodak, serta membina institusi lain.

“Karena pada dasarnya BSI berdasarkan fiqh dan hadist. Kita butuh pengembangan, tujuan-tujuan sosial, pendidikan dan pada dasarnya meningkatkan kemampuan anggota masyarakat serta memberikan dukungan kepada MUI untuk bisa menjalankan tugasnya lebih baik,” kata Hery.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa kerja sama antara MUI dan BSI merupakan kerja sama antara agen finance dan ummah.

“Dua agen ini nenyatu akan menjadikan kekuatan bangsa Indonesia yang besar,” ujarnya.

Advertisement

Kiai Marsudi menegaskan, apabila kedua sentral ini bersatu maka masyarakat ekonominya akan tumbuh.

“Kalo bangsa dan masyarakat ekonominya tumbuh, itulah yang disebut kemakmuran,” tegasnya.

(Sadam Al-Ghifari/Angga)

[MUI]rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...