Connect with us

Daerah

KBIHU Sinar Islam: Lembaga Kami Tidak Bisa Dialihkan ke Almadinah

Published

on

Ketua KBIH Sinar Islam, Dr. Hj. Siti Napsiyah (paling kiri) berpose bersama Dirjen Haji & Umroh Kemenag Dr. Hilman Latief pada acara Sertifikasi Pembimbing Haji Umroh, di Asrama Haji, 8 Februari 2023
Ketua KBIH Sinar Islam, Dr. Hj. Siti Napsiyah (paling kiri) berpose bersama Dirjen Haji & Umroh Kemenag Dr. Hilman Latief pada acara Sertifikasi Pembimbing Haji Umroh, di Asrama Haji, 8 Februari 2023

Ketua KBIHU Sinar Islam Dr. Hj. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, S.Ag., BSW., MSW. melalui pengurus terasnya, dengan lantang menyatakan, KBIHU Sinar Islam di bawah naungan Yayasan Sinar Islam tidak bisa dialihkan ke pihak manapun.rnPihak Sinar Islam menegaskan, jika ada pihak yang berani mengkudeta legitimasi lembaganya, maka tidak akan segan-segan menggugat para pelaku, baik secara perdata maupun pidana. Para pelaku itu dinilai tidak punya akal sehat dalam menegakan amal ma’ruf nahi munkar.rnDemikian disampaikan pengurus teras KBIHU Sinar Islam Deden Sofyan DS (45), pasca mencuatnya kabar dugaan proses migrasi izin operasional lembaga dari KBIHU Sinar Islam ke KBIHU Almadinah di KanKemenag Kabsi dan Kanwil Jabar oleh H. Sulaeman Muchtar (HSM), Sabtu (18/2/2023).rnDS mengatakan, menyikapi masalah migrasi tersebut. Pihaknya, merasa kecewa atas tindakan HSM berikut pernyataan pejabat Kantor Kemenag Kabsi yang menyatakan di media, pihak HSM bisa memproses migrasi KBIHU Sinar Islam ke Almadinah.rnAtas hal tersebut, DS menyatakan, dugaan proses migrasi oleh HSM dianggap sebagai tindakan tidak fair dan telah melukai pengurus KBIHU Sinar Islam. DS menyebut, tindakan HSM tidak mencerminkan adab seorang kiai haji yang notabene bijak dalam menegakan syariat.rn“Jika proses migrasi ini dikabulkan, kami tegaskan akan menggugat semua pihak yang terlibat, secara perdata maupun pidana. Kami lihat mereka berperilaku kontra produktif hingga berpotensi menghancurkan silaturahmi. Apa sulitnya konfirmasi dulu perkara migrasi kepada kami? Proses migrasi kan konsekuensinya jelas, lembaga kami bisa dihapus. Ini pelanggaran,” kata DS kepada wartawan, Sabtu (18/02/2023).rnBerkenaan dengan legalitas KBIHU Sinar Islam, menurut DS, hingga kini masih KBIHU yang sah dan tercatat di dalam buku besar direktori Ditjen PHU Kemenag R.I. tahun 2021. Di dalam buku besar itu terlampir KMA Nomer 811 Tahun 2020 yang tertulis nama KBIHU Sinar Islam dengan Ketua H. Sulaeman Muchtar (HSM).rnNamun, menurut DS, HSM tidak lagi memiliki jabatan apapun di KBIHU Sinar Islam sehingga tidak berhak membawa nama Sinar Islam. Saat ini, KBIHU Sinar Islam telah memiliki ketua baru yang kompeten di bidang haji hingga namanya tidak asing lagi di lingkungan pejabat Kemenag R.I., ketuanya yakni Dr. Hj. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, S.Ag., BSW., MSW.rn

Ketua KBIH Sinar Islam, Dr. Hj. Siti Napsiyah bersama Amirul Hajj Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas berpose di bis seturun dari pesawat terakhir rombongan haji Indonesia yang terbang ke Jeddah pada musim haji tahun 2022.

Ketua KBIH Sinar Islam, Dr. Hj. Siti Napsiyah bersama Amirul Hajj Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas berpose di bis seturun dari pesawat terakhir rombongan haji Indonesia yang terbang ke Jeddah pada musim haji tahun 2022.

rnSaat ini, ujar DS, pihak KBIHU Sinar Islam tengah melakukan upgrade nama ketua baru di Kemenag R.I. dari H. Sulaeman Muchtar menjadi Dr. Hj. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, S.Ag., BSW., MSW.rnAtas pertimbangan tersebut, DS sangat yakin, pihak HSM tidak bisa melalukan migrasi data izin lembaga tanpa legalitas yang kuat. Jadi, jelas DS, jika tanpa dasar kuat HSM tetap melakukan migrasi data lembaga di Kanwil Kemenag Jabar, maka HSM diduga kuat menggunakan dokumen palsu atas nama Yayasan dan atas nama lembaga KBIHU Sinar Islam.rn“Tak pelak lagi, jika sampai benar itu terjadi, berarti tindakan HSM beserta oknum pejabat Kemenag itu, seperti kaum hipokrit yang pandai berkoar menjelaskan hukum Agama namun dirinya sendiri mendustainya hanya karena faktor urusan duniawi. HSM dinilai telah mendzolimi saudaranya sesama muslim, Nauudzubillahi min dzalik,” terang DS.rnDS melanjutkan, pihaknya sangat menyayangkan sikap HSM, DS juga menyayangkan sikap pejabat dari Kankemenag Kabupaten Sukabumi dan Kanwil Jabar lantaran secara sepihak berani menerima pengajuan migrasi yang dilakukan HSM tanpa verfikasi lapangan terlebih dahulu.rnPadahal, menurut DS, pejabat itu tahu betul prosedur kerja dan tahu betul legalitas KBIHU Sinar Islam telah ada sejak lama dan hingga kini masih diakui oleh Kemenag R.I.rn“Ini pejabat Kemenag, kok bisa tidak teliti dan bilang bisa proses migrasi dari Sinar Islam ke Almadinah. Otak mereka di mana? Izin operasional itu berbanding lurus dengan legalitas Yayasan. Ini yang dimigrasi itu Sinar Islam ke Almadinah, dua lembaga yang berbeda. Legalitas mana yang dipakai proses migrasi? sementara kami tidak tahu,” pungkas DS.rnAtas semua dugaan nyata itu, DS tidak menyangka, HSM bisa punya keberanian ingin menguasai hak Yayasan Sinar Islam yakni hak izin operasinal lembaga KBIHU. DS juga heran, HSM yang dulu dibesarkan oleh Yayasan Sinar Islam, sampai hati berani menikam hanya karena ingin menguasai hak dakwah Sinar Islam yang sudah berkumandang sejak tahun 1985.rnMengutip dari pelitasukabumi, pihak HSM tidak membantah telah melakukan proses migrasi dari KBIHU Sinar Islam ke Almadinah yang tengah di proses di Kanwil Kemenag Jabar. Menurutnya, proses migrasi sudah sesuai dengan penilaian KanKemenag Kabupaten Sukabumi dan menunggu keputusan dari Kanwil Kemenag Jabar.rn“Untuk urusan migrasi, itu semuanya sudah kita serahkan ke Kemenag Kabsi dan Kanwil Kemenag Jabar. Kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya.rnSenada dengan HSM, Kepala Seksi Haji pada KanKemenag Kabupaten Sukabumi Rizal, mengatakan, bahwa melihat dokumen yang diperlihatkan oleh HSM, proses pergajuan migrasi nama dari KBIHU Sinar Islam ke Almadinah, itu telah memuhi syarat.rn“Dalam dokumem pengajuan izin KBIHU yang kami terima adalah Yayasan Sinar Islam yang di dalam dokumen ada nama H. Sulaeman Muchtar, begitupun dalam Yayasan Almadinah, pun tercatat sama. Kami tidak menerima dokumen Sinar Islam atas nama yang lain selain nama H. Sulaeman,” jelas H. Rizal.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...