Connect with us

Internasional

Inggris akan Larang TikTok dalam Perangkat Seluler Pemerintah

Published

on

Kabarpolitik.com-Aplikasi video pendek populer dari Tiongkok, TikTok, segera dilarang digunakan dalam perangkat seluler milik pemerintah Inggris.

Sky News melaporkan pada Kamis (16/3) bahwa Menteri Sekretaris Kabinet Oliver Dowden akan menyampaikan pernyataan di depan parlemen Inggris sore ini mengenai keamanan perangkat-perangkat pemerintah.

Menurut Sky News, Dowden kemudian akan melarang TikTok digunakan dalam perangkat-perangkat seluler pemerintah.

Aplikasi berbagi video singkat dari Tiongkok itu tengah dicermati oleh sejumlah negara, khususnya di Barat, karena kaitannya dengan keamanan dan privasi data. Mereka khawatir TikTok digunakan sebagai sarana mempromosikan suara-suara pro-Tiongkok atau mengumpulkan data pengguna. TikTok sendiri sudah berulang kali membantah tuduhan semacam itu.

Komisi Uni Eropa dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, serta Kongres AS, sudah mengeluarkan larangan penggunaan aplikasi ini karena khawatir bakal menjadi sarana melancarkan serangan siber.

Advertisement

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sendiri mengaku mencermati perkembangan itu dan menyatakan Inggris mengikuti langkah yang diambil sekutu-sekutu Inggris.

Belum lama pekan ini, Menteri Keamanan Tom Tugendhat berkata kepada Sky News bahwa dia sudah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) agar menyelidiki aplikasi ini guna memastikan keamanan dan kebebasan proses diplomatik Inggris.

Tahun lalu parlemen Inggris menutup akun TikTok mereka setelah para anggota parlemen mengkhawatirkan kaitan perusahaan media sosial itu dengan China.

TikTok menyebut larangan Pemerintah Inggris salah sasaran dan didasarkan pada miskonsepsi yang mendasar. TikTok juga menyatakan akan kecewa sekali seandainya Pemerintah Inggris melarang penggunaan aplikasi ini.

Menurut TikTok, keputusan melarang aplikasi ini di beberapa negara didasarkan kepada kekhawatiran yang tak berdasar, tapi menyatakan tetap kooperatif dengan pemerintah mana pun.

Advertisement

Akhir Februari lalu Pemerintah Kanada juga melarang TikTok digunakan dalam semua perangkat seluler milik pemerintah Kanada. “Pemerintah (Kanada) mengambil langkah signifikan untuk memberi tahu semua pegawai federal bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan TikTok dalam ponsel kantor mereka,” kata Perdana Menteri Justin Trudeau seperti dikutip laman Voice of America pada 28 Februari. (*)

 

rn
(jp)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...