Connect with us

Daerah

Nyatakan Maju Pilgub di Sidang Pansus LKPj dan Tantang Golkar Bertarung, Gubernur Edy Rahmayadi Dinilai Semakin Panik Jelang Akhir Masa Jabatan

Published

on

Wakil Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumut Riza Fakhrumi Tahir, menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi semakin panik menjelang berakhirnya masa jabatannya September 2023, sehingga melampiaskannya kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Syamsul Qamar.rn”Kepanikan itu semakin jelas dipertontonkannya kepada publik saat berlangsungnya sidang paripurna DPRD Sumut tentang penyampaian hasil Pansus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Senin malam (22/5) di DPRD Sumut.rnMenurut Riza, pada sidang paripurna tersebut, Edy menyatakan maju sebagai calon gubernur di Pilkada mendatang seraya “menantang” Partai Golkar bertarung di Pemilu 2024.rn“Sidang paripurna itu tidak lain hanya ajang pelampiasan kepanikan Gubernur, sehingga sidang yang terhormat itu menjadi nuansa lain, karena bukan tempatnya menyatakan maju sebagai calon gubernur, sebab agenda sidang khusus membahas temuan Pansus LKPj,” ujarnya.rnRiza melihat, kepanikan Edy akhir-akhir ini kerap terjadi, diawali pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Sumut setelah satu hari Presiden Joko Widodo meninjau jalan-jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.rnBahkan munculnya kepanikan itu, kata Ketua Kosgoro 1957 Sumut ini menambahkan, saat hadirnya Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah mendampingi Presiden Jokowi ke Labuhanbatu Utara.rnRiza mendapat informasi, ketika akan berangkat ke Kabupaten Labura menggunakan pesawat helikopter melalui Lanud Soewondo, ternyata Edy sudah bersiap-siap mendampingi Presiden Jokowi. Tapi, yang diajak mendampingi presiden malah Wagub Sumut.rnApalagi diketahui, kata Riza, saat Presiden berada di Labura dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan istri Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin menghadiri acara HUT Dekranas dan Hari Kesatuan Gerak PKK di Medan, tetap didampingi istri Wagub Sumut Sri Ayu Mihari.rnDiungkapkan Ketua MW KAHMI Sumut ini, beberapa hari setelah kunjungan presiden ke Labura, dirinya sempat bertanya kepada Wagub Sumut dan membenarkan Edy tidak ikut mendampingi presiden.rnMalah, ketika rombongan makan siang, presiden didampingi Wagub Sumut, Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut minus Edy kata Riza, tidak tahu persis alasan Gubernur tidak mendampingi presiden.rn“Melalui protokol Istana, saya diperintah mendampingi presiden. Saya tegak lurus kepada presiden,” ujar Riza, menirukan penjelasan Musa Rajekshan kepada dirinya.rnAtau kemungkinan, tambah Riza, presiden sudah tidak suka sama gubernur atau lebih percaya sama Wagub. Yang jelas, pendampingan Wagub Sumut kepada Presiden Jokowi dan mendampingi istri Wagub kepada Ibu Negara dan istri wakil presiden, membuat Edy semakin panik.rnDitambah sikap Fraksi Partai Golkar yang sangat kritis menyoroti hasil temuan LKPj Gubernur Sumut, sehingga pantaslah Edy menantang Partai Golkar yang nota bene diketuai Musa Rajekshah yang saat ini menjabat sebagai Wagub Sumut.rn”Menanggapi tantangan Edy terhadap Partai Golkar, Riza mempersilahkannya, sebab mereka sudah terlatih menghadapi segala bentuk serangan. Tapi, ketika menyerang dan menantang Partai Golkar pada sidang paripurna DPRD Sumut, Edy berada di waktu dan tempat yang salah,” kata.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...