Connect with us

Politik

Dave Laksono Harap Pertemuan Jokowi dan SBY Jadi Sinyal Bergabungnya Demokrat ke Kabinet

Published

on

Kabarpolitik.com – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor menjadi sinyal positif bergabungnya Demokrat ke kabinet pemerintahan saat ini.

“Bila memang benar, Alhamdulilah, bisa memperkuat pemerintahan hari ini dan kita bersama-sama menjemput kemenangan di 2024,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Perlu diketahui, Partai Demokrat sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Kendati demikian, dia mengaku tak mengetahui pasti apa isi obrolan dalam pertemuan Jokowi dan SBY. Katanya, hanya elite ketua umum partai politik KIM yang mengetahui hal itu.

“Oh, ya itu komunikasi antar-ketum lah,” ujarnya.

Advertisement

Di sisi lain, Dave menilai positif bertemunya SBY yang juga Presiden keenam RI itu dengan Presiden Jokowi.

Menurutnya, pertemuan itu berdampak baik bagi kemaslahatan bangsa.

Apalagi, Anggota Komisi I DPR ini menekankan pentingnya sejumlah agenda pemerintahan Jokowi yang harus tuntas dengan baik menjelang Pemilu 2024.

“Kami yakin dengan hangatnya komunikasi antar 2 tokoh ini, segala kendala akan dapat terurai,” ujar Dave.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.

Advertisement

Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.

Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

“Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Senin malam.

.rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...