Azis Subekti Ingatkan Gubernur BI Baru Utamakan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo harus mampu menjaga independensi dan kredibilitas bank sentral, sekaligus memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Menurut Aziz, kepemimpinan baru di Bank Indonesia juga harus mampu menciptakan iklim yang mendukung peningkatan produktivitas nasional, menjaga kepercayaan publik dan pasar, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

“Prioritas dalam masa transisi kepemimpinan adalah menjaga kepercayaan publik dan pasar,” kata Azis di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Selama proses pengisian jabatan gubernur definitif, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Azis menegaskan, gubernur definitif nantinya harus menjadikan stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan stabilitas sistem pembayaran sebagai prioritas utama. Di saat yang sama, kebijakan moneter juga perlu diarahkan untuk mendukung investasi produktif, pengembangan industri bernilai tambah, peningkatan daya saing nasional, serta penciptaan lapangan kerja.

Legislator Gerindra itu menekankan bahwa Bank Indonesia harus tetap menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, berbasis data, dan terbebas dari kepentingan politik jangka pendek.

“Bank Indonesia harus tetap menjadi institusi yang profesional dan kredibel, dengan setiap kebijakan didasarkan pada data serta kepentingan jangka panjang perekonomian nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azis menilai Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal, sektor industri, sektor riil, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendorong produktivitas nasional secara berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan Indonesia adalah orkestrasi kebijakan moneter, fiskal, industri, sektor riil, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Seluruh lembaga harus bergerak bersama untuk meningkatkan kapasitas produktif bangsa,” pungkasnya.