Connect with us

Politik

Terkait Pelecehan Seksual, Fraksi PSI DPRD Tangsel Minta SMK Waskito Terbuka

Published

on

Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Alex Prabu meminta pihak SMK Waskito terbuka dan tidak menutupi kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami siswanya. Hal ini disampaikan seusai menghadiri mediasi antara keluarga korban, pihak sekolah, UPTD PPA Pemkot Tangsel dan kepolisian, Kamis (8/5).

Alex mengatakan pihaknya mendapatkan informasi terkait kemungkinan jumlah korban bertambah namun enggan melapor. Untuk itu, PSI mendesak agar pihak sekolah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Dia mendukung agar perkara ini diusut seterang-terangnya.

“Kami minta pihak sekolah jangan menutupi, terbuka jangan menutupi kasus ini karena ini menyangkut perempuan dan anak-anak. Tadi ada informasi kemungkinan masih ada lagi korbannya. Ini juga banyak yang tidak melapor, kami mendukung supaya ini dibuka seterang-terangnya,” ungkapnya di halaman sekolah Waskito di Jalan Maruga Raya, Kamis (8/5).

Dia menjelaskan kehadirannya di sekolah tersebut guna memastikan bahwa korban benar-benar mendapatkan haknya.

“Kami juga hadir ingin memastikan bahwa korban ini betul-betul mendapatkan haknya untuk perlindungan,” ujarnya.

Advertisement

Kata dia, pihak yayasan telah mengeluarkan surat DO terhadap terduga pelaku. Namun, yang bersangkutan masih mengikuti ujian secara online. Tindakan itu dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Cabang Dinas (KCD) serta Kementerian Pendidikan.

“Intinya bahwa yayasan ini sudah mengeluarkan surat DO kepada anaknya karena sudah melanggar peraturan sekolah, tapi mereka mendapat teguran dipanggil KCD karena ini wewenang provinsi dan kementerian juga datang. Dari kementerian menyarankan anak ini boleh tetap ikut ujian tapi tidak boleh ke sekolah karena mungkin pendidikan hak anak, ” ungkapnya.

Alex juga mendorong keluarga korban untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. “Lalu kami minta keluarga korban teruskan untuk ke proses hukum lanjut,” jelasnya.

Kuasa hukum korban, Abdul Hamim menyampaikan bahwa pertemuan hari ini hanya sebatas klarifikasi dari pihak sekolah. Kata dia, pihaknya juga menyampaikan sejumlah poin kekecewaan kepada pihak sekolah yang hadir.

“Kami mewakili korban sudah sampaikan tentang beberapa kekecewaan. Pertama pihak sekolah tidak pernah memberitahukan kepada orang tua, karena orang tua korban ini tau sendiri dari korban setelah didesak karena curiga ada nilai rapot yang tidak bagus,” paparnya.

Advertisement

“Kemudian kami sampaikan status terduga pelaku belum jelas juga. Nah pelanggaran apa sebenarnya yang dilakukan itu menurut tata tertibnya sanksinya apa, kami sampaikan itu,” imbuhnya.

Abdul melanjutkan, rasa kekecewaan tidak berhenti disitu saja. Menurutnya, pihak sekolah terlalu lemah terhadap terduga pelaku. Harusnya, kata dia, pihak korban yang dirugikan harus diberikan ruang lebih awal.

“Ini kan suatu yang lucu kenapa justru pelaku dulu yang didengar, seharusnya korban dulu,” katanya.

Kata Abdul, berdasarkan keterangan sekolah bahwa terduga pelaku sudah bukan menjadi siswa SMK Waskito. Hal itu ia ketahui setelah diperlihatkan surat pengeluaran atau DO.

“Mediasi pihak pelaku datang tidak, dan saat ini terduga pelaku statusnya sudah bukan siswa sini karena sudah resmi dikeluarkan dari sekolah. Kami melihat suratnya sudah dikeluarkan, sempat mengikuti ujian dan statusnya DO,” pungkasnya.

Advertisement

 

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...