Connect with us

Politik

Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan

Published

on

DKI Jakarta dinilai masih jauh dari aman bagi pejalan kaki dan pesepeda. Serangkaian insiden baru-baru ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna jalan nonmotor.

Salah satunya adalah kecelakaan tragis yang menewaskan Lulu Junayah, pesepeda yang tertabrak sepeda motor di jalur sepeda Jalan MH Thamrin pada April 2025.

Peristiwa itu terjadi karena sebuah taksi berhenti mendadak dan membuka pintu di jalur sepeda.

Tak hanya itu, Mimi, seorang pesepeda lainnya, kehilangan sepeda miliknya yang dicuri di parkiran MRT Jakarta.

Sementara itu, seorang pesepeda tunarungu dilaporkan mengalami 12 kali kecelakaan meski telah mengenakan penanda khusus.

Advertisement

Menanggapi situasi tersebut, Legislator PSI di DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyebut bahwa Jakarta belum aman untuk pejalan kaki, pesepeda, dan khususnya penyandang disabilitas.

“Jakarta belum aman bagi pejalan kaki dan pesepeda apalagi bagi teman-teman disabilitas,” ujarnya usai audiensi dengan Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3/2025).

Francine menerima banyak keluhan dari berbagai komunitas seperti Road Safety Association, Bike to Work Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, hingga Pekerja Bersepeda.

Mereka menyuarakan keprihatinan atas minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengguna jalan nonmotor.

“Pembangunan jalur sepeda tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan hukum. Banyak jalur malah digunakan pengendara motor atau parkir liar,” tegasnya.

Advertisement

Francine juga mendesak pengelola MRT Jakarta untuk memperketat sistem keamanan di area parkir guna mencegah pencurian sepeda.

“Akses transportasi publik harus ramah dan aman bagi semua. Jangan sampai moda ramah lingkungan seperti sepeda malah menjadi korban,” tambahnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses disabilitas di fasilitas publik seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Sebagai anggota Komisi B dan Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Francine menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kota yang adil dan aman bagi semua warga, bukan hanya pemilik kendaraan bermotor.

 

Advertisement

 

 

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...