Connect with us

Politik

Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengapresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program tersebut merupakan inovasi yang mampu meningkatkan nilai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemberdayaan ekonomi bagi peserta maupun ahli waris penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Putih Sari kepada Parlementaria usai menghadiri pelaksanaan Program PEKA di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026).

“Kami Komisi IX DPR RI mengapresiasi inovasi baru yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan nilai manfaat kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya para ahli waris ataupun penerima manfaat Program Jaminan Hari Tua,” ujar Putih Sari.

Menurutnya, manfaat program jaminan sosial tidak seharusnya berhenti pada pemberian santunan, tetapi juga mampu menjadi bekal bagi penerima manfaat untuk membangun kemandirian ekonomi. Karena itu, pendampingan dan pemberdayaan melalui Program PEKA dinilai sebagai langkah strategis agar peserta memiliki keterampilan dan peluang usaha yang berkelanjutan.

“Tentu ini satu hal yang positif, yang baru dan baik yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semoga ini bisa terus konsisten dijalankan dan terus menambah manfaat lainnya kepada para peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Advertisement

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjelaskan, Program PEKA merupakan implementasi konsep *Value Beyond Protection*, yakni menghadirkan nilai tambah bagi peserta sebelum, saat, maupun setelah menerima manfaat jaminan sosial.

“Program PEKA lahir dari semangat Value Beyond Protection, di mana kami menghadirkan nilai tambah sebelum resiko terjadi, saat risiko terjadi, maupun setelah manfaat diterima,” ucapnya.

Saiful menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pelayanan kepada peserta tidak berhenti ketika santunan dibayarkan. Melalui Program PEKA, peserta dan ahli waris memperoleh literasi keuangan, pelatihan keterampilan, *reskilling*, *upskilling*, hingga pendampingan usaha agar santunan yang diterima dapat menjadi modal produktif.

“Walaupun secara regulasi tugas kami selesai pada saat memberikan santunan, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan peserta, bahkan keluarganya, dapat melanjutkan kehidupan yang lebih sejahtera,” jelasnya.

Ia menambahkan, Program PEKA dijalankan dengan prinsip 3P, yaitu Pelatihan, Produktivitas, dan Profit. Keberhasilan program diukur dari meningkatnya jumlah peserta yang mampu membangun usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.

Advertisement

“Program ini bukan sekadar pelatihan. Setelah pelatihan kami melakukan *tracking* dan pendampingan, dengan target minimal 10 persen peserta mampu menjadi pelaku usaha produktif. Selanjutnya akan kami dukung melalui kolaborasi dengan ekosistem perbankan agar usahanya terus berkembang,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak, mewakili Wali Kota Palangka Raya, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Program PEKA. Menurutnya, program tersebut membuka peluang bagi para penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Harapan kami, para penerima manfaat tidak berhenti hanya pada saat menerima manfaat, tetapi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusahanya ke depan,” katanya.

Program PEKA di Palangka Raya merupakan hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Palangka Raya, dan Rumah BUMN. Sebanyak 55 peserta yang terdiri atas ahli waris penerima manfaat dan peserta aktif yang memasuki masa persiapan pensiun mengikuti pelatihan yang mencakup literasi keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi produk, legalitas usaha, hingga praktik pembuatan kerajinan.

Hingga saat ini, Program PEKA telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta di berbagai daerah. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperluas kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja dan keluarganya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...