Connect with us

Politik

Partai Demokrat Tegaskan Dukung Solusi Damai, Tolak Tunjangan DPR

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap politik partainya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (1/9/2025) malam. AHY mengaku berdialog selama kurang lebih dua jam bersama Presiden membahas situasi nasional yang memanas dalam beberapa hari terakhir.

AHY menegaskan, Partai Demokrat mendukung penuh langkah Presiden dalam mencari solusi terbaik atas dinamika politik dan keamanan di Tanah Air. Ia menekankan agar semua pihak menjaga kondusifitas, menghindari kerusuhan, serta mencegah jatuhnya korban jiwa.

“Tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sediakala. Yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah,” kata AHY.

rn

Bela Demokrasi dan Hukum

AHY menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan dan sejumlah korban di beberapa kota akibat kerusuhan. Demokrat, katanya, konsisten mendorong tegaknya demokrasi dan kebebasan dengan tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi.

Advertisement

“Kami mendorong investigasi yang transparan dan akuntabel. Keadilan harus tegak di negeri ini dan berlaku untuk semua,” ujarnya.

AHY juga meminta masyarakat menahan diri dari tindakan anarkis seperti penjarahan dan pembakaran fasilitas umum maupun pribadi. Ia menekankan pentingnya memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

rn

Instruksi ke Kader Demokrat

Sekembalinya dari Tiongkok, AHY langsung menggelar rapat darurat dengan jajaran pengurus pusat dan ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Ia mengingatkan kader agar menjaga lisan, tidak melukai perasaan rakyat, serta menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.

“Janganlah kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog,” tegas AHY.

Advertisement

Ia juga menyebut telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi perhatian khusus pada situasi nasional meski sudah tidak aktif di politik praktis sehari-hari.

rn

Tolak Tunjangan DPR di Tengah Krisis

AHY menegaskan sikap fraksi Demokrat di DPR RI yang menolak rencana penambahan tunjangan bagi anggota dewan di tengah kondisi bangsa yang memanas.

“Kami dengan tegas mengatakan menolak. Kita tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Suasana dan situasinya belum tepat,” ujarnya.

Menurutnya, yang lebih mendesak saat ini adalah mencari solusi atas kombinasi persoalan politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial yang tengah terjadi.

Advertisement

rn

Jawaban atas Pertanyaan Wartawan

Menjawab pertanyaan media, AHY membenarkan adanya kerusakan Gedung Negara Grahadi di Surabaya akibat aksi massa. Ia sudah menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Dardak, yang memastikan tidak ada korban jiwa.

Namun AHY menyesalkan adanya pembakaran kantor gubernur yang disebut sebagai “rumah rakyat”. Ia meminta aparat menegakkan hukum tegas kepada siapapun pelakunya.

Terkait demonstrasi yang diprediksi berlanjut, Demokrat menghimbau agar aksi dilakukan damai, konstitusional, dan menghormati aturan. “Mari saling menghormati, termasuk petugas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan,” kata AHY.

Selain itu, ia mengungkapkan keprihatinan atas kerusakan sejumlah infrastruktur vital, termasuk stasiun MRT, bandara, dan jaringan transportasi. AHY memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk percepatan perbaikan.

Advertisement

rn

Sikap Demokrat soal RUU Perampasan Aset

Menjawab pertanyaan seputar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, AHY menyerahkan penjelasan kepada Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR RI.

Ibas menegaskan, RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Demokrat siap membahasnya bersama fraksi-fraksi lain.

“Jika RUU Perampasan Aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu cepat, kami di parlemen siap membahasnya. Kami percaya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” kata Ibas.

rn

Advertisement

Tutup dengan Ajakan Persatuan

Di akhir pernyataannya, AHY kembali menegaskan dukungan penuh Partai Demokrat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak seluruh elemen bangsa membuka ruang dialog demi mencari solusi damai.

“Pada akhirnya kita menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara,” tutup AHY.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...