Connect with us

Politik

Partai Demokrat Tegaskan Dukung Solusi Damai, Tolak Tunjangan DPR

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap politik partainya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (1/9/2025) malam. AHY mengaku berdialog selama kurang lebih dua jam bersama Presiden membahas situasi nasional yang memanas dalam beberapa hari terakhir.

AHY menegaskan, Partai Demokrat mendukung penuh langkah Presiden dalam mencari solusi terbaik atas dinamika politik dan keamanan di Tanah Air. Ia menekankan agar semua pihak menjaga kondusifitas, menghindari kerusuhan, serta mencegah jatuhnya korban jiwa.

“Tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sediakala. Yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah,” kata AHY.

rn

Bela Demokrasi dan Hukum

AHY menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan dan sejumlah korban di beberapa kota akibat kerusuhan. Demokrat, katanya, konsisten mendorong tegaknya demokrasi dan kebebasan dengan tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi.

Advertisement

“Kami mendorong investigasi yang transparan dan akuntabel. Keadilan harus tegak di negeri ini dan berlaku untuk semua,” ujarnya.

AHY juga meminta masyarakat menahan diri dari tindakan anarkis seperti penjarahan dan pembakaran fasilitas umum maupun pribadi. Ia menekankan pentingnya memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

rn

Instruksi ke Kader Demokrat

Sekembalinya dari Tiongkok, AHY langsung menggelar rapat darurat dengan jajaran pengurus pusat dan ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Ia mengingatkan kader agar menjaga lisan, tidak melukai perasaan rakyat, serta menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.

“Janganlah kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog,” tegas AHY.

Advertisement

Ia juga menyebut telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi perhatian khusus pada situasi nasional meski sudah tidak aktif di politik praktis sehari-hari.

rn

Tolak Tunjangan DPR di Tengah Krisis

AHY menegaskan sikap fraksi Demokrat di DPR RI yang menolak rencana penambahan tunjangan bagi anggota dewan di tengah kondisi bangsa yang memanas.

“Kami dengan tegas mengatakan menolak. Kita tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Suasana dan situasinya belum tepat,” ujarnya.

Menurutnya, yang lebih mendesak saat ini adalah mencari solusi atas kombinasi persoalan politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial yang tengah terjadi.

Advertisement

rn

Jawaban atas Pertanyaan Wartawan

Menjawab pertanyaan media, AHY membenarkan adanya kerusakan Gedung Negara Grahadi di Surabaya akibat aksi massa. Ia sudah menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Dardak, yang memastikan tidak ada korban jiwa.

Namun AHY menyesalkan adanya pembakaran kantor gubernur yang disebut sebagai “rumah rakyat”. Ia meminta aparat menegakkan hukum tegas kepada siapapun pelakunya.

Terkait demonstrasi yang diprediksi berlanjut, Demokrat menghimbau agar aksi dilakukan damai, konstitusional, dan menghormati aturan. “Mari saling menghormati, termasuk petugas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan,” kata AHY.

Selain itu, ia mengungkapkan keprihatinan atas kerusakan sejumlah infrastruktur vital, termasuk stasiun MRT, bandara, dan jaringan transportasi. AHY memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk percepatan perbaikan.

Advertisement

rn

Sikap Demokrat soal RUU Perampasan Aset

Menjawab pertanyaan seputar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, AHY menyerahkan penjelasan kepada Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR RI.

Ibas menegaskan, RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Demokrat siap membahasnya bersama fraksi-fraksi lain.

“Jika RUU Perampasan Aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu cepat, kami di parlemen siap membahasnya. Kami percaya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” kata Ibas.

rn

Advertisement

Tutup dengan Ajakan Persatuan

Di akhir pernyataannya, AHY kembali menegaskan dukungan penuh Partai Demokrat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak seluruh elemen bangsa membuka ruang dialog demi mencari solusi damai.

“Pada akhirnya kita menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara,” tutup AHY.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...