Connect with us

Nasional

Rakor Pusrehabkeshan Kemhan 2025, Tegaskan Penguatan Tugas Kesehatan Pertahanan

Published

on

Rakor Pusrehabkeshan Kemhan 2025, Tegaskan Penguatan Tugas Kesehatan Pertahanan

Jakarta  – Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan (Kapusrehabkeshan) Kemhan membuka secara resmi Rapat Koordinasi dengan tema “Transformasi Organisasi Pusrehab Kemhan menjadi Pusrehabkeshan Kemhan Menghadapi Tantangan Tugas ke Depan” Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kepala Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan (Kapusrehabkeshan) Kemhan, dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini dan menegaskan bahwa Rakor TA 2025 diselenggarakan bertepatan dengan momentum validasi organisasi di tingkat Kemhan dan TNI. “Berdasarkan Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: 1099/VII/2025 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja di Lingkungan Kemhan, telah mengamanahkan untuk melakukan validasi organisasi menjadi Pusrehabkeshan guna mengoptimalkan tugas yang diemban,” ujar dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp.Rad.

Kapusrehabkeshan menjelaskan bahwa validasi ini menambahkan tugas Pusrehabkeshan dalam bidang kesehatan pertahanan serta pengelolaan terhadap dua unit pelaksana teknis (UPT) rumah sakit, yaitu RSPPN Soedirman dan Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks, Kapusrehabkeshan menekankan perlunya Pusrehabkeshan melaksanakan sejumlah langkah strategis. Langkah tersebut meliputi mengelaborasikan tugasnya dengan Satker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan, serta berfungsi sebagai wadah praktik bagi mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Selain itu, Pusrehabkeshan harus menjembatani kerja sama lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Transformasi menjadi Pusrehabkeshan ini menuntut organisasi untuk bergerak lebih adaptif dan kolaboratif. Kami mengharapkan masukan konstruktif dari stakeholder terkait, baik dalam bidang kesehatan, SDM, maupun perumahsakitan, guna memastikan Pusrehabkeshan menjadi organisasi kinerja yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas dr. Daniel Lumadyo.

Rakor diikuti oleh unsur kesehatan dan personel dari Kemhan dan TNI, serta instansi lain yang terkait dengan Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan, termasuk perwakilan dari BNPB, Kemensos, Kemenaker, dan Kemenpora. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...