Politik
Sugiat Santoso Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kapasitas Layanan Hukum di Daerah
Published
11 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan hukum di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin langsung Tim Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Menurut Sugiat, Kemenkumham memiliki mandat strategis dalam pembinaan, pelayanan, dan penegakan hukum nasional, termasuk bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), badan hukum dan fidusia, kekayaan intelektual (KI), serta layanan hukum berbasis digital.
“Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, Jawa Barat membutuhkan sistem layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung iklim usaha serta menjamin kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum menuntut peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik yang modern. Karena itu, Komisi XIII DPR RI menilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan hukum di Jawa Barat sejalan dengan visi reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta prinsip keadilan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, Komisi XIII DPR RI juga berupaya menyerap aspirasi, kendala di lapangan, dan usulan konstruktif dari jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan hukum nasional.
“Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas layanan AHU Online, penerapan sistem fidusia dan perseroan perorangan bagi UMKM, perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal, kesiapan SDM hukum menghadapi transformasi digital, serta sinergi antarinstansi hukum di daerah,” jelas Sugiat.
Di akhir, legislator Dapil Sumatera Utara III ini berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan Kemenkumham dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
You may like
Atas Nama Negara, Menhan Sjafrie Anugerahkan Satyalancana Dharma Samudera kepada Personel JMSDF yang Terlibat Penanganan Karhutla
BPIH 2027 Belum Final, Abdul Wachid Sebut Komponen Penerbangan Masih Jadi Kendala
Konflik Lahan Rante Balla Memanas, Habiburokhman: Komisi III DPR Akan Panggil PT Masmindo dan Pemda
Karhutla Masif, Darori Wonodipuro Dorong Penguatan Pengamanan hingga Tingkat Desa
Habiburokhman Tegaskan Komisi III DPR Kawal Konflik Masyarakat Adat Rante Balla
Sugiat Santoso Soroti Nasib Anak WNI yang Diadopsi WNA, Kepastian Hukum Jadi Perhatian
Presiden Prabowo Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Posbankum di Seluruh Indonesia
Rina Saadah Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

