Connect with us

Politik

Sugiat Santoso Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kapasitas Layanan Hukum di Daerah

Published

on

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan hukum di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin langsung Tim Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Menurut Sugiat, Kemenkumham memiliki mandat strategis dalam pembinaan, pelayanan, dan penegakan hukum nasional, termasuk bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), badan hukum dan fidusia, kekayaan intelektual (KI), serta layanan hukum berbasis digital.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, Jawa Barat membutuhkan sistem layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung iklim usaha serta menjamin kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum menuntut peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik yang modern. Karena itu, Komisi XIII DPR RI menilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan hukum di Jawa Barat sejalan dengan visi reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta prinsip keadilan bagi masyarakat.

Melalui forum ini, lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, Komisi XIII DPR RI juga berupaya menyerap aspirasi, kendala di lapangan, dan usulan konstruktif dari jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan hukum nasional.

Advertisement

“Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas layanan AHU Online, penerapan sistem fidusia dan perseroan perorangan bagi UMKM, perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal, kesiapan SDM hukum menghadapi transformasi digital, serta sinergi antarinstansi hukum di daerah,” jelas Sugiat.

Di akhir, legislator Dapil Sumatera Utara III ini berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan Kemenkumham dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...