Politik
Jefry Romdony Kritik Relaksasi Impor Bahan Baku di Tengah Lemahnya R&D Dalam Negeri
Published
11 bulan agoon
Anggota Komisi VII DPR RI, Jefry Romdony, menyoroti tantangan serius yang dihadapi sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate), yang hingga kini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku logam presisi dan komponen elektronika.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan relaksasi impor bahan baku yang tengah dijalankan pemerintah jangan sampai justru memperlemah kemandirian industri dasar logam nasional.
“Kalau kita lihat dari paparan, salah satu tantangan utama di sektor Ilmate adalah ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku logam presisi dan komponen elektronika. Sementara di slide enam disebutkan bahwa program relaksasi impor bahan baku justru menjadi salah satu strategi penguatan industri,” ujar Jefry dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian dan asosiasi-asosiasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Pertanyaannya, bagaimana Kementerian Perindustrian memastikan bahwa relaksasi impor bahan baku tidak semakin memperlemah kemandirian industri dasar logam nasional? Mengingat pada saat yang sama Ilmate menghadapi ketergantungan impor yang tinggi dan lemahnya kapasitas research and development dalam negeri,” lanjutnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai sektor Ilmate seharusnya menjadi motor penggerak utama penguatan manufaktur nasional. Namun ia menilai masih banyak tantangan modernisasi teknologi yang perlu segera diatasi agar daya saing industri meningkat.
“Industri logam dan mesin disebut sebagai tulang punggung manufaktur nasional, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam hal modernisasi teknologi. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang arah dan efektivitas kebijakan industri nasional kita,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program modernisasi industri seperti master list dan insentif impor mesin tidak boleh berhenti sebagai kebijakan jangka pendek semata.
“Pemerintah harus memastikan bahwa program modernisasi industri logam dan mesin seperti master list dan insentif impor mesin tidak hanya menjadi fasilitas sementara, tapi benar-benar mampu mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta memperkuat kemandirian industri nasional,” tegas Jefry.
Menurutnya, kebijakan industri nasional perlu diarahkan pada penciptaan ekosistem yang mendorong inovasi dan riset teknologi dalam negeri, agar Indonesia tidak selamanya bergantung pada produk impor. Dengan penguatan riset dan penguasaan teknologi, Indonesia diharapkan mampu membangun rantai pasok industri logam dan mesin yang berdaya saing tinggi di tingkat global.
You may like
Karhutla Masif, Darori Wonodipuro Dorong Penguatan Pengamanan hingga Tingkat Desa
Sugiat Santoso Soroti Nasib Anak WNI yang Diadopsi WNA, Kepastian Hukum Jadi Perhatian
Presiden Prabowo Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Posbankum di Seluruh Indonesia
Rina Saadah Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Kekerasan Seksual di Ponpes Lombok Tengah, Abdullah Minta Tak Ada Perlakuan Khusus untuk Pelaku
Asap Karhutla Memburuk, Ratna Juwita Dorong Respons Cepat Pemerintah
Kemenimipas Anugerahkan Penghargaan Inovasi ASN pada Penutupan Rakor 2026
Gus Muhaimin Iskandar: Pesantren Harus Jadi Fondasi Inovasi dan Motor Kemajuan Masyarakat
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

